HRW menjelaskan meskipun sebagian besar perubahan nama ini terlihat biasa saja, namun sekitar seperlima atau 630 perubahan telah menghapus referensi terhadap agama, budaya, atau sejarah Uighur.
Kata-kata yang bermakna bagi penduduk Uighur di Tiongkok termasuk Hoja, sebutan untuk guru agama sufi, dan gelar politik atau kehormatan seperti Sultan dan pengemis, telah diganti dengan kata-kata yang menurut HRW mencerminkan ideologi Partai Komunis Tiongkok terkini. Termasuk “harmoni” " dan kebahagiaan".Salah satu contoh yang disoroti oleh laporan tersebut adalah Aq Meschit (“masjid putih”) di Kabupaten Akto, sebuah desa di barat daya Xinjiang, berganti nama menjadi desa Unity pada tahun 2018.
Semakin banyak bukti yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia sistematis terhadap populasi Muslim Uighur di negara tersebut. Beijing membantah tuduhan tersebut. Sebagian besar Muslim Uygur Tiongkok tinggal di barat laut negara itu, di daerah seperti Xinjiang, Qinghai, Gansu dan Ningxia. Ada sekitar 20 juta Muslim di Tiongkok. Meskipun Tiongkok secara resmi adalah negara ateis, pihak berwenang mengatakan mereka toleran terhadap kebebasan beragama.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pengamat mengatakan mereka telah menyaksikan tindakan keras terhadap organisasi agama di seluruh negeri. Menurut HRW, meski penggantian nama desa dan kota tampaknya sedang berlangsung, sebagian besar nama tempat diubah antara tahun 2017 dan 2019. Kelompok tersebut mengklaim hal ini bertepatan dengan meningkatnya permusuhan terhadap penduduk Uighur di Xinjiang.
