Sebuah kontroversi besar baru-baru ini menimpa Masjid Al Jabbar di kota Bandung. Kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan beberapa oknum di masjid tersebut telah mengejutkan masyarakat. Kasus ini menimbulkan keributan di media sosial dan mendapat sorotan tajam dari publik. Kini, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat bersiap untuk memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan masjid, demi mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.
Masjid Al Jabbar, yang terletak di tengah pusat kota Bandung, seharusnya menjadi tempat ibadah yang tenang dan damai bagi umat Muslim. Namun, belakangan ini, masjid ini lebih dikenal dengan kontroversi yang menimpanya. Kasus pungli yang melibatkan petugas masjid ini menjadi pukulan bagi citra masjid tersebut, yang seharusnya menjadi tempat yang dijaga kesuciannya.
Kasus pungli ini pertama kali mencuat ketika seorang jamaah masjid mengunggah video di media sosial, yang memperlihatkan bagaimana dia diminta untuk membayar sejumlah uang oleh oknum petugas masjid, sebagai syarat untuk mendapatkan tempat shalat yang lebih baik. Video tersebut viral di media sosial dan segera menarik perhatian publik. Para netizen dengan cepat mengecam tindakan tersebut dan menuntut tindakan tegas dari pihak terkait.
Pemerintah daerah, setelah menerima tekanan dari publik, segera merespons kasus ini dengan serius. Mereka menyatakan bahwa kasus pungli di Masjid Al Jabbar adalah suatu tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pemda Bandung berencana untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap masjid-masjid di wilayah tersebut, serta memperbaiki SOP terkait pengelolaan masjid, termasuk pencegahan dari kasus pungli.
