Dari sudut pandang hukum, keputusan mutasi terhadap Kasat Narkoba Polres Blitar Iptu S merupakan langkah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat serta keberlangsungan penegakan hukum di wilayah tersebut. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam penanganan narkotika, pemecatan Kasat Narkoba yang terbukti positif menggunakan narkotika adalah langkah yang mutlak diperlukan.
Selain itu, mutasi juga merupakan bentuk proses pembersihan internal dalam institusi kepolisian. Kasus ini menunjukkan komitmen Polres Blitar dalam menegakkan disiplin dan memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal kepolisian. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harus memberikan contoh yang baik dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Perlu juga dipertimbangkan bahwa tidak hanya kasus ini yang terjadi, namun sejumlah kasus serupa juga telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan terhadap anggota kepolisian dalam hal ini sangat diperlukan. Ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi institusi kepolisian dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di internal kepolisian.
Adanya kasus ini juga membuka perdebatan terkait kebijakan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota kepolisian. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pimpinan kepolisian untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam memastikan anggota kepolisian bebas dari penyalahgunaan narkotika.
