Tampang.com | Kasus dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sekitar 6 juta rekaman kini sedang dalam penyelidikan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai privasi dan keamanan data pribadi, serta potensi penyalahgunaan informasi tersebut.
Latar Belakang Kasus
Informasi mengenai kebocoran data ini pertama kali mencuat setelah seorang peneliti keamanan siber mengungkapkan temuan bahwa database yang berisi data NPWP tersebut dapat diakses tanpa perlindungan yang memadai. Data yang diduga bocor mencakup informasi sensitif, seperti nama lengkap, alamat, dan data perpajakan individu.
Hal ini mengundang perhatian luas, terutama karena data NPWP merupakan informasi penting bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Kebocoran ini berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan informasi pribadi, yang bisa merugikan individu dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
Respons Polri dan Langkah-Langkah Penyelidikan
