Jika lembaga penegak hukum sekalipun lolos dari pengawasan atas nama otonomi, maka dikhawatirkan praktik serupa akan terus berulang di berbagai instansi lain.
Meskipun KPK memilih tidak turun tangan dalam kasus pembelian robot oleh Polri, publik tetap punya peran untuk mengawasi, menyuarakan, dan mendesak transparansi dalam setiap penggunaan dana negara.
Karena dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan tidak pernah boleh bebas dari pertanggungjawaban.
