Publik: Transparansi Harusnya Berlaku untuk Semua
Pernyataan ini langsung menuai respons kritis dari masyarakat sipil, LSM antikorupsi, hingga pengamat kebijakan publik. Mereka menilai bahwa dana publik tetap harus diawasi, siapapun instansi pelaksananya. Jika terjadi penggelembungan harga atau spesifikasi tidak sesuai, maka tetap patut ditelusuri, apalagi jika melibatkan anggaran miliaran rupiah.
Bahkan ada yang menyindir bahwa "kalau bukan KPK yang turun tangan, lalu siapa lagi yang bisa memastikan bahwa uang rakyat tidak disalahgunakan?"
Isu Lama: Mark-Up dalam Pengadaan Teknologi
Kasus ini mengingatkan publik pada pola yang sudah sering terjadi: pengadaan teknologi dengan nilai fantastis namun spesifikasi seadanya. Isu “mark-up” alias penggelembungan harga dalam pengadaan masih menjadi PR besar dalam tata kelola anggaran negara.
