Menurut Menkes, kenaikan iuran BPJS Kesehatan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan peningkatan biaya layanan kesehatan dan kebutuhan pembiayaan fasilitas medis yang lebih baik. Dengan populasi yang terus bertambah serta tuntutan terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian agar sistem JKN tetap berjalan dengan baik.
Selain itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius pemerintah. Kenaikan iuran diharapkan bisa membantu menstabilkan kondisi keuangan BPJS agar tetap dapat memberikan layanan optimal kepada seluruh peserta.
Terkait laporan ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengkaji lebih lanjut sebelum mengambil keputusan resmi. Sebagai kepala pemerintahan, Prabowo ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada rakyat dan tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
Prabowo selama ini dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada kesejahteraan rakyat. Ia beberapa kali menegaskan bahwa program kesehatan harus tetap bisa diakses oleh semua kalangan, terutama masyarakat kecil. Oleh karena itu, keputusan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan kemungkinan besar akan melewati berbagai pertimbangan yang matang sebelum akhirnya diumumkan secara resmi.
