Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pernyataan bahwa masih banyaknya pegawai honorer di daerah yang merupakan titipan dari pejabat dan tim sukses. Hal ini menjadi sorotan karena berdampak pada terus bertambahnya jumlah pegawai honorer, yang pada akhirnya membengkaknya penggunaan anggaran. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan efisiensi penggunaan anggaran negara, serta menimbulkan perbincangan tentang perlunya pengaturan kuota khusus untuk pegawai honorer.
Kenyataan bahwa masih banyak pegawai honorer di daerah yang merupakan titipan dari pejabat atau tim sukses menunjukkan adanya praktek nepotisme dan kolusi dalam perekrutan pegawai di instansi pemerintah. Tito Karnavian menyoroti hal ini sebagai salah satu masalah besar yang perlu segera diatasi. Pasalnya, dengan tertambahnnya jumlah pegawai honorer, anggaran yang digunakan untuk membayar honor mereka pun semakin membengkak. Hal ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Penggunaan anggaran yang tidak efisien tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dengan adanya pegawai honorer yang jumlahnya terus bertambah, hal ini dapat menyebabkan terhambatnya alokasi anggaran untuk program-program yang lebih penting, seperti pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pernyataan Tito Karnavian menekankan perlunya tindakan konkret dan solutif untuk mengatur kuota pegawai honorer agar jumlahnya tidak semakin meluas.
