Oleh: Sri-Bintang Pamungkas
Pada hakekatnya Jokowi sudah gagal dalam menjalankan Negara. Dia ada atau tidak ada, tidak menjadi soal... Rakyat, Bangsa dan NKRI tetap bisa berjalan sendiri. Kalau ada yang berpikir, Menteri Keuangan menolak membayarkan uang gaji bulanan untuk para PNS dan TNI-Polri serta para pejabat Negara yang diangkat berdasarkan Undang-Undang dengan alasan tak ada Presiden, atau tak ada uang, silahkan saja kalau berani... Demikian pula, kalau para buruh dan pegawai/tenaga kerja swasta tidak dibayar gaji bulanannya oleh para Pengusahanya, karena Negara tidak ada yang memimpin, silahkan juga. Mereka, termasuk para Taipan itu, juga tidak akan berani...
Tentu menjadi lebih baik kalau seorang Presiden RI baru bisa dipilih. Pasti masyarakat akan menggeliat bangkit dan bergerak untuk memungkinkan seorang Pemimpin baru muncul, baik untuk sementara maupun sesudahnya menjadi tetap. Sebagai pemilik absah NKRI, rakyat pasti bisa...dan pasti menang! NKRI tidak akan hilang karena ulah beberapa pengkhianat yg kebetulan sedang berkuasa...
Tak mampu berperannya Jokowi menjalankan Negara sebenarnya sudah beberapa waktu terlihat nyata. Mundurnya Jokowi hanya sekedar formalitas agar menjadi resmi. Berbagai kerusakan sudah diperbuatnya, seperti pertentangan dan perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat... diawali soal Ahok dan Komunis, terus Penistaan Agama dan Cina RRC, terakhir soal NU-Garut... Tidak ada satu pun pemimpin di dunia ini yang sengaja menciptakan perpecahan di kalangan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Jokowi.
Sebagai sebuah Negara dengan penduduk 250 juta, nomor 4 terbesar di dunia, perekonomian Negara, pada hakekatnya sudah hancur. Mengambil perumpamaan, seperti situasi 1967 atau 1998, pilihan Jokowi hanya dua: 1) Mundur Teratur... atau 2) Dijatuhkan. Mungkin saja Jokowi masih berharap mendapat bantuan dari RRC atau suatu Negara Barat... Tetapi mereka membutuhkan TRUST... kepercayaan... yang tidak lagi dipunyai Jokowi. Ekonom asing sudah banyak yang menertawakan Jokowinomics-nya!
Kalaulah terjadi, seperti pada Soekarno dan Soeharto, lambat atau cepat Jokowi harus kembali menghadapi dua Opsi di atas. Rakyat Indonesia tidak ingin terjebak lagi oleh Bantuan Asing macam LoI yang pernah diberikan oleh IMF (1997-2002), yang justru dijadikan alasan oleh Barat dan para Mafia Cina Indonesia, untuk merampok RI habis.
