Sebagai sebuah Negara dengan penduduk 250 juta, nomor 4 terbesar di dunia, perekonomian Negara, pada hakekatnya sudah hancur. Mengambil perumpamaan, seperti situasi 1967 atau 1998, pilihan Jokowi hanya dua: 1) Mundur Teratur... atau 2) Dijatuhkan. Mungkin saja Jokowi masih berharap mendapat bantuan dari RRC atau suatu Negara Barat... Tetapi mereka membutuhkan TRUST... kepercayaan... yang tidak lagi dipunyai Jokowi. Ekonom asing sudah banyak yang menertawakan Jokowinomics-nya!
Kalaulah terjadi, seperti pada Soekarno dan Soeharto, lambat atau cepat Jokowi harus kembali menghadapi dua Opsi di atas. Rakyat Indonesia tidak ingin terjebak lagi oleh Bantuan Asing macam LoI yang pernah diberikan oleh IMF (1997-2002), yang justru dijadikan alasan oleh Barat dan para Mafia Cina Indonesia, untuk merampok RI habis.
Dalam waktu dua bulan yang masih tersisa ini, sebelum tahun berganti, situasi hancurnya Ekonomi Indonesia akan semakin tampak. Sepertinya Sri Mulyani berhasrat mau menjuali BUMN-BUMN kita agar bisa bertahan... Siapa yang mau nembeli, kecuali dengan murah-meriah?! Tentu bukan orang-orang dalam Negeri... Sekalipun Taipan, selain duitnya sudah terkuras untuk proyek-proyek macam Reklamasi yang mangkrak dan Rumah Hantu Meikarta..., mereka juga takut dengan kebijakan pemimpin baru Pasca Jokowi.
Di dalam suasana depresi, apalagi menjelang Tahun Baru, dengan harga minyak dunia yang sedang bergerak menuju 70 DPB dan defisit APBN Saudi yang sudah mencapai 10% dari GDP, Sri Mulyani masih juga mau menegakkan banang basah, dengan meningkatkan pendapatan Negara dari pajak dan bukan pajak dari masyarakat. Justru yang seharusnya dilakukan Si Sri adalah mengurangi beban masyarakat, agar mampu bernafas menyelamatkan bisnisnya. Dan selanjutnya bisa menghasilkan output yang lebih besar di kemudian hari. Tentu di samping itu harus ada usaha-usaha lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menyediakan barang dan jasa. Tapi, sudah hampir dipastikan Sri Mulyani gagal membikin perekonomian Indonesia bangkit...
