KASBI bahkan telah meminta agar PP yang mengatur Tapera dicabut. "Kami curiga bahwa pemotongan gaji untuk Tapera hanyalah modus politik untuk kepentingan modal politik dan kekuasaan rezim oligarki," tegasnya.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak secara tegas program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), terutama dalam hal memaksa pekerja swasta menjadi peserta.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa sejak awal kemunculan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo telah menolak diberlakukannya aturan tersebut.
"Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo dengan tegas keberatan diberlakukannya UU tersebut," demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan Shinta.
Oleh karena itu, Apindo mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024.
Shinta menegaskan bahwa menurutnya, Tapera tidak perlu. Ia berpendapat bahwa pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan dana potongan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sudah dipotong dari gaji pekerja untuk membantu pembiayaan perumahan bagi rakyat.
"Pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Dari pembahasan tersebut, tampaknya masalah Tapera memang menuai pro-kontra. Tampaknya perlu adanya kajian lebih mendalam untuk memastikan program ini tidak memberatkan salah satu pihak.
