Dalam konteks ini, peran dari asosiasi dan lembaga-lembaga yang mendukung pengembangan UMKM juga dapat memainkan peran penting dalam membantu proses persiapan dan sertifikasi halal. Mereka dapat memberikan dukungan teknis, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Selain itu, inisiatif kolaboratif antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam memastikan kesuksesan implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi UMKM.
Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM hingga tahun 2026 merupakan langkah yang perlu disertai dengan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku UMKM sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian, industri UMKM, dan konsumen Muslim tanpa mengorbankan aspek kehalalan dan keamanan produk. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk UMKM, memperluas akses pasar, dan menyelaraskan antara kebutuhan pasar dengan kebutuhan pelaku UMKM.
Selain itu, adanya kejelasan dan pemahaman yang lebih baik terkait regulasi halal juga dapat memberikan kepastian hukum dan investasi bagi para pelaku UMKM. Prosedur sertifikasi halal yang lebih mudah diakses dan dimengerti juga dapat membantu mempercepat proses pembangunan industri halal di Indonesia, sejalan dengan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global. Semua pihak perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung bagi UMKM dalam menghadapi tuntutan sertifikasi halal, sehingga mereka dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan dalam pasar yang semakin kompleks dan kompetitif.
