Tampang.com | Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyatakan bahwa polemik kenaikan PPN 12% pada 2025 bisa diselesaikan jika Presiden Prabowo menunjukkan political will. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Presiden Prabowo memiliki kemauan politik untuk melakukan perubahan tarif PPN tersebut.
Pada akhir tahun 2024, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Keputusan ini menuai polemik dan perdebatan di masyarakat. Banyak pihak, termasuk Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyatakan bahwa kenaikan PPN tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Adi Prayitno, Presiden Prabowo memiliki potensi untuk membatalkan kenaikan PPN 12% jika beliau menunjukkan political will yang kuat. Political will merupakan kemauan politik seorang pemimpin untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi kepentingan negara dan masyarakat. Dalam konteks kenaikan tarif PPN, political will Presiden Prabowo bisa diwujudkan melalui inisiatif perubahan yang diajukan ke DPR.
Dalam konteks kebijakan perpajakan, keputusan terkait tarif PPN merupakan hal yang sangat sensitif dan memerlukan pertimbangan yang matang. Namun, jika Presiden Prabowo memang memiliki keinginan untuk mengambil langkah untuk membatalkan kenaikan PPN 12%, maka langkah politik seperti mengajukan revisi terhadap kebijakan tersebut ke DPR bisa menjadi opsi yang mungkin.
Dalam pandangan Adi Prayitno, penting bagi Presiden Prabowo untuk memperlihatkan kemauan politik yang kuat agar perubahan terkait tarif PPN bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan political will yang kuat, Presiden Prabowo dapat menggerakkan proses perubahan kebijakan lebih efektif, karena akan mendapat dukungan politik yang cukup kuat dari pihak-pihak terkait di DPR.
