Namun demikian, polemik terkait kenaikan PPN 12% bukanlah hal yang dapat diselesaikan dengan mudah. Proses politik dan perubahan kebijakan memerlukan pertimbangan yang komprehensif serta dukungan yang solid dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, kemungkinan Presiden Prabowo bisa membatalkan kenaikan PPN 12% dengan political will masih perlu dipertimbangkan secara mendalam.
Dalam menghadapi tuntutan publik terkait kenaikan tarif PPN, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk implikasi ekonomi dan sosial dari kebijakan tersebut. Peran DPR juga menjadi sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan tarif PPN ini. Oleh karena itu, upaya untuk membatalkan kenaikan PPN 12% memerlukan pendekatan dan strategi yang matang dari pemerintah.
Sebagai mantan tokoh oposisi yang kini menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto memiliki tantangan besar untuk menunjukkan kemauan politik dalam menghadapi polemik kenaikan PPN 12%. Bagaimanapun, keputusan terkait kebijakan fiskal memerlukan analisis yang cermat serta dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait.
Dengan demikian, penting bagi Presiden Prabowo untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan DPR serta mempertimbangkan dengan matang implikasi dari setiap kebijakan perpajakan yang diambil. Hal ini akan menjadi kunci penting dalam menentukan apakah kebijakan kenaikan PPN 12% dapat dikendalikan dan dibatalkan, ataukah akan tetap diterapkan sesuai dengan rencana yang telah diumumkan oleh pemerintah.
Dalam merespon polemik terkait kenaikan PPN 12%, Presiden Prabowo perlu menunjukkan political will yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan demikian, perubahan terkait tarif PPN dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Namun, langkah-langkah ini juga memerlukan proses pengambilan keputusan yang matang serta dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait.
