Program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Adanya rencana implementasi program ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, tak terkecuali protes dari sebagian pihak yang merasa keberatan. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan bahwa program Tapera tidak akan ditunda dan tetap akan berjalan pada tahun 2027.
Dalam menyikapi protes tersebut, Moeldoko menjelaskan bahwa saat ini program Tapera belum dijalankan dan belum ada pemungutan iuran, baik bagi pegawai swasta maupun pegawai negeri. Menurutnya, terdapat kekosongan waktu dari tahun 2020 hingga 2024 sejak terjadinya perubahan dari Bapertarum ke BP Tapera.
"Saya simpulkan bahwa Tapera ini tidak akan ditunda, karena memang belum dijalankan. Sejak ada perubahan dari Bapertarum ke Tapera, terdapat kekosongan dari tahun 2020 hingga 2024 di mana tidak ada pemungutan iuran sama sekali, karena memang Tapera belum dilaksanakan," ungkap Moeldoko dalam sebuah konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Juni 2024.
Moeldoko juga menyatakan bahwa iuran Tapera sebesar 3 persen dari gaji akan diterapkan setelah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. "Nantinya, program ini akan berjalan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan besaran setengah persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah ada peraturan menteri dari Kementerian Keuangan. Kemudian untuk pekerja swasta, program ini akan berjalan setelah ada Peraturan Menteri dari Kementerian Ketenagakerjaan," tambah Moeldoko.
