Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal 'ogah' pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Juli ini imbas fasilitas dasar yang belum siap. Dari laporan yang ia terima, infrastruktur dasar di IKN seperti listrik dan air bersih belum rampung. "Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
Dari pertanyaan tersebut, publik mulai ragu apakah ibu kota baru itu siap difungsikan, apalagi menjelang pelaksanaan HUT RI ke-79 yang tinggal menghitung hari. Namun, Kementerian PUPR memastikan Istana dan kantor Jokowi di IKN Nusantara bisa beroperasi fungsional pada 17 Agustus 2024. Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi malah menargetkan fungsional istana dan kantor presiden bisa rampung akhir Juli ini. Dengan begitu, upacara HUT RI ke-79 bisa dilaksanakan dengan baik.
"Untuk fungsional target Agustusan itu mulai dari istana dan lapangan upacara, kemudian kantor presiden, ini semua harapannya Juli ini (rampung)," katanya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (11/7). Imam menegaskan untuk lapangan upacara 100 persen siap digunakan. Ia pun menyebut lapangan itu bisa menampung sekitar 8.000 orang.
Lalu, bagaimana investor melihat IKN di tengah kesiapan IKN jelang perayaan HUT RI ke-79?
Peneliti Indef Eko Listiyanto mengatakan sebetulnya investor tidak peduli apakah perayaan HUT ke -79 RI akan dilaksanakan di IKN atau tidak. Sebab, hal itu tidak menentukan keputusan dalam berinvestasi. "Ada atau tidaknya upacara di 17 Agustus nanti (di IKN), bukan pertimbangan utama investor," ujarnya kepada CNNIndonesia.com. Menurutnya, keputusan investor dipengaruhi prospek keberlanjutan pembangunan ke depan. Misalnya, jumlah penghuni, perputaran uang, hingga kegiatan ekonomi yang akan terjadi di sana.
"Jadi kalau menurut saya acara upacara 17 Agustus tersebut lebih ke aspek seremonial untuk penegasan komitmen pemerintah saja. Investor tidak akan terlalu melihat momen tersebut sebagai bagian untuk investasi atau tidak investasi di IKN," jelasnya. Dengan kondisi ini, maka Eko melihat nantinya pembangunan IKN di tahap awal hanya akan mengandalkan keuangan negara. Artinya, porsi APBN yang awalnya dijanjikan hanya 20 persen akan melebihi target demi keberlanjutan pembangunan.
