"Pada akhirnya kemungkinan porsi APBN untuk membangun IKN diperbesar agar rencana pembangunan infrastruktur IKN tetap terlaksana," imbuhnya. Senada, Peneliti Celios Nailul Huda mengatakan perayaan upacara 17 Agustus di IKN tidak akan mempengaruhi minat investor. Sebab, memang sejak awal investor ogah masuk ke proyek tersebut.
"Investasi di IKN itu nggak profitable bagi investor. Terlihat kan, sampai saat ini belum ada investor asing murni yang mau berinvestasi di IKN," terang Nailul. Menurut Nailul, sampai saat ini komitmen investasi yang masuk ke IKN seperti yang disampaikan pemerintah berasal dari investor dalam negeri dan BUMN, sehingga tak bisa dianggap sebagai investasi murni karena kemungkinan besar adalah penugasan.
"Yang ada investor dalam negeri, yang saya rasa juga ada desakan dari pemerintah untuk investasi di IKN. Sisanya dari APBN dan BUMN yang dipaksa untuk mendirikan kantor di IKN," jelasnya. Dengan demikian, Nailul juga melihat yang lagi-lagi akan dikorbankan untuk melanjutkan pembangunan proyek ini adalah uang negara. Porsi APBN yang awalnya 20 persen bisa melonjak sampai 70 persen.
"Dana yang tersedot lagi-lagi dari APBN dan jika pemerintah menargetkan hanya 20 persen, saya rasa bisa lebih dari 20 persen. Bahkan jika ditotalkan dengan BUMN, saya rasa 70 persen lebih dana dari APBN dan BUMN," katanya. Ia menjelaskan porsi APBN bisa sampai 70 persen, karena saat BUMN ditugaskan untuk ikut masuk proyek tersebut, maka uangnya akan berasal juga dari negara melalui Penanaman Modal Negara (PMN).
"Jika BUMN butuh dana, ambil dari pembiayaan PMN. Hutang dibayar lewat mekanisme APBN. Jadi sungguh berat beban APBN ke depan," pungkasnya.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah proyek besar yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Rencana ini pun mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk investor yang memiliki minat dalam proyek infrastruktur besar seperti ini. Kesiapan dan kelancaran proyek IKN ini menjadi perhatian serius, terutama mengingat bahwa perayaan HUT RI ke-79 dipercaya akan dilakukan di IKN pada tanggal 17 Agustus 2024.
Presiden Joko Widodo menunjukkan kehati-hatian dalam pemindahan ibu kota baru ini dengan menyoroti kelengkapan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan listrik di IKN. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai kesiapan IKN, terutama menjelang penyelenggaraan perayaan HUT RI ke-79. Meskipun demikian, Kementerian PUPR memastikan bahwa Istana dan kantor Presiden akan beroperasi secara fungsional pada tanggal yang telah ditentukan.
