Dalam rangka mencapai keadilan sosial, negara perlu melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Penekanan pada dialog antara pemerintah dan masyarakat juga akan membantu mengidentifikasi masalah ketimpangan yang lebih mendalam dan merumuskan solusi yang lebih efektif.
Salah satu contoh konkret dari tanggung jawab negara dalam menghadapi ketimpangan adalah melalui program-program pemberdayaan ekonomi. Program-program ini dapat mencakup subsidi untuk usaha kecil dan menengah (UKM), akses mikrofinansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maupun pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui pendekatan seperti ini, negara dapat mendorong inklusi ekonomi yang lebih baik, sehingga semua kelompok masyarakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Dalam konteks global, ketimpangan akses ekonomi juga berkaitan erat dengan isu-isu seperti globalisasi dan kecanggihan teknologi. Meskipun teknologi dapat menawarkan berbagai peluang baru, ia juga dapat memperlebar jurang antara kelompok yang memiliki akses dan mereka yang tidak. Negara dituntut untuk beradaptasi, mencari cara untuk menjadikan teknologi sebagai alat pemberdaya bagi semua lapisan masyarakat. Ini termasuk mempromosikan pendidikan digital dan memastikan infrastruktur yang memadai untuk mendukung akses internet.
