Rasyid, pegawai honorer yang bertugas di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Gabungan Dinas (Gadis) 1, Jalan Ujang Dewa mengaku tidak mengikuti perkembangan soal UMK Nunukan. Sebab, selama ini gajinya tidak berpengaruh dengan kenaikan UMP ataupun UMK. “Ya, seharusnya sih pengaruh ya. Kami berharap menyesuaikan. Meskipun tidak sama UMK. Ini jauh sekali nilainya,” ungkap Rasyid saat ditemui media ini.
Ia mengatakan, pemberlakuan UMK sebenarnya dapat menjadi alasan Pemkab Nunukan menaikkan gaji pegawai honorer juga. Hanya saja, jika sudah berbicara defisit anggaran, tentunya kepala daerah yang memiliki kebijakan. “Jangankan gaji sesuai UMK. Masih banyak tenaga honorer itu biaya kesehatannya ditanggung sendiri. Jadi, tidak bisa berharap banyak,” ujarnya.
Terpisah, Muhammad Arya, (28) seorang karyawan salah satu toko mengungkapkan, gaji yang diterimanya saat ini jelas berbeda dari gajinya saat masih menjadi tenaga honorer di Pemkab Nunukan. Kendati demikian, dirinya berharap gaji yang diterimanya 2018 naik. “Kalau dibanding honorer di dinas-dinas, lebih tinggi gaji saya sekarang. Perbandingannya sampai Rp 1 juta,” sebutnya.
Selain itu, sejak bekerja di perusahaan swasta, dirinya juga mendapatkan tunjangan kesehatan dan tunjungan hari tua. Terkadang dalam setahun juga mendapatkan bonus dari pemilik toko. Jadi, ada semangat untuk terus bekerja. “Memang kalau mengikuti UMK Nunukan sektor pertambangan atau perkebunan lebih rendah. Tapi, sudah lumayan,” bebernya.
