Presiden Joko Widodo mengeluarkan permintaan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang sebelumnya direncanakan berakhir pada Maret 2024 menjadi 2025. Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk memberikan dukungan kepada para pelaku usaha, terutama UMKM, yang terdampak pandemi Covid-19.
Marjana, Direktur Risk & Compliance PT Bank Mega Syariah, menyatakan bahwa 75% restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank terkait dengan sektor UMKM. Hal ini juga tercermin pada restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Saat ini, Bank Mega Syariah hanya memiliki 1,5% restrukturisasi kredit dari total pembiayaan, yang mencapai 0,47% dari keseluruhan Pembiayaan, dan semuanya merupakan UMKM.
Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit di tengah pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan bagi sektor perbankan. Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Rodi Judo Dahono, menyatakan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi perbankan. Di Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, saat ini terdapat sekitar Rp 7 miliar pembiayaan UMKM yang direstrukturisasi, dengan porsi kurang dari 0,25% dari total portofolio pembiayaan, sehingga dampaknya terhadap bank relatif kecil.
Perpanjangan restrukturisasi kredit ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kualitas pembiayaan atau kualitas kredit bank, serta beban pencadangan perbankan. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan ekstra dari pihak perbankan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
