“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Kapolda, hingga Kapolsek agar hal seperti ini tidak terulang,” kata Rosan saat menyampaikan laporan realisasi investasi kuartal I 2025 di Jakarta.
Akar Masalah: Premanisme Mengakar Sejak Era Kolonial
SCMP dalam laporannya juga menyoroti akar historis dari praktik premanisme di Indonesia, yang disebut sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Saat itu, preman digunakan sebagai alat untuk memungut kekayaan atas nama penjajah. Kini, peran mereka dianggap telah berkembang dan berkelindan dalam struktur sosial, ekonomi, hingga politik nasional.
“Bagi negara yang ingin menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik terkemuka, pertanyaannya adalah: dapatkah pemerintah mengekang preman tanpa membuat kesepakatan?” tulis SCMP dalam artikelnya.
Tantangan Nyata bagi Visi Industrialisasi
Gangguan terhadap proyek-proyek strategis seperti ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi keseriusan Indonesia dalam mendorong industrialisasi dan hilirisasi.
Diperlukan langkah konkret dan tegas dari pemerintah untuk memberantas praktik premanisme, agar visi menjadikan Indonesia sebagai hub kendaraan listrik di Asia Tenggara tidak sekadar wacana.
