Jakarta, Tampang.com – Industri hotel dan restoran di Jakarta menghadapi tekanan berat yang mengancam terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sebuah survei terbaru menunjukkan bahwa 70 persen pengelola hotel dan restoran di Ibu Kota berpotensi melakukan PHK terhadap karyawannya. Ancaman ini dipicu oleh kombinasi faktor, termasuk penurunan jumlah pengunjung, kenaikan biaya operasional, dan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Efek Domino Kebijakan Efisiensi Anggaran
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama tekanan ini adalah kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025. "Dan ini memang kita tahu karena adanya efisiensi. Tapi efisiensi itu kan tentunya tidak tanpa sebab, itu disebabkan supaya government atau pemerintah itu tentu mengalokasikan dana yang dianggap lebih produktif," ujar Anindya di JCC, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut bertujuan memperkuat program-program strategis, dampaknya terhadap sektor pariwisata dan properti sangat terasa. Anindya telah berdiskusi dengan tokoh dunia usaha seperti Chairul Tanjung dan Sofjan Wanandi, yang semuanya mengakui adanya tekanan signifikan.
