Semuel mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya merugikan nelayan pembudidaya atau pelaku usaha, tetapi juga pemerintah yang kehilangan pendapatan dari aktivitas ekspor ikan hidup melalui jalur laut. Solusi terkait persoalan ini, menurutnya, berada di tataran tingkat pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, dengan Pemerintah Beijing. “Kami telah melaporkan situasi ini ke pusat, untuk penyelesaian persoalan menjadi domain dari pemerintah pusat karena melibatkan dua negara,” ujar Semuel.
Sementara itu, sejumlah nelayan pembudidaya ikan kerapu dan napoleon di Natuna dan Anambas resah karena tidak beroperasinya kapal dari Hongkong yang menjemput hasil budidayanya, mengancam mata pencaharian mereka.
