Namun tidak banyak yang tahu bahwa pembangunan infrastruktur PON di Papua itu membuat satu program perlindungan sosial untuk anak-anak Orang Asli Papua (OAP) di bawah usia empat tahun dihentikan.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran (BPKA) Daerah Asmat, Gabriel Robin Pandin mengaku dirinya sudah mengetahui adanya pengalihan dana program Bangga untuk membiayai infrastruktur PON Papua.
“Tentunya berdampak kepada masyarakat,” kata Gabriel akhir Oktober 2023 lalu.
“Kalau saya pribadi menyayangkan program itu dihentikan. Kalau saya maunya bisa berlanjut terus,“ tambahnya.
Dampak lainnya adalah pada anggaran Kabupaten Asmat. Itulah kemudian Pemerintah Kabupaten Asmat kemudian melakukan ‘menyesuaikan’ anggaran setelah sebagian Dana Otsus dialihkan untuk PON. Meskipun dananya berkurang, pihaknya mengeklaim tetap memprioritaskan program pendidikan, kesehatan hingga ekonomi kerakyatan.
“Belanja-belanja aparatur yang bersumber dari dana otsus yang kita kurangi,” katanya seraya menambahkan bahwa program Bangga Papua itu langsung ditangani oleh Pemprof Papua.
Ditanya apakah Pemerintah Kabupaten Asmat akan mengalokasikan Dana Otsus Papua untuk menghidupkan lagi program Bangga Papua, Gabriel menjawab “tidak ada”.
“Kami di Asmat akan melanjutkan program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) untuk memberikan kebutuhan gizi bagi anak, ibu hamil dan balita,” kata Gabriel.
Selama kami melakukan liputan ke Kampung As dan Atat di Distrik Pulau Tiga pada akhir Oktober 2023 lalu, masyarakat kebanyakan tidak mengetahui tentang penghentian proyek Bangga tersebut, pastor Pius Apriyanto Bria mengaku tidak mengetahui pengalihan anggaran itu namun demikian, dia menilai tindakan itu tidak bisa dibenarkan.
“Apalagi masyarakat di sini sangat membutuhkan kesehatan ekonominya terpenuhi dibandingkan kegiatan PON” katanya.
Pakar gizi dan staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Cenderawasih, Jayapura, Sarni Rante Allo Bela, juga menyayangkan penghentian anggaran Bangga Papua. Dia meyakini penganggaran untuk kesehatan ibu-anak itu sudah dirumuskan, diplot dan diatur sesuai kebutuhan.
“Tetapi ketika akhirnya dialihkan untuk membiayai infrastruktur PON, penanganan gizi atau kesehatan yang sudah ada dananya, itu akan bermasalah,” kata Sarni saat ditemui di Jayapura, awal November 2023 lalu.
Dengan dialihkan untuk membiayai PON, maka anggaran untuk kesehatan di Papua akan berkurang di sinilah, Sarni mengingatkan agar para pemangku kepentingan memiliki komitmen dalam politik anggaran.
“Kami membutuhkan komitmen mereka agar tepat sasaran,” tandas Sarni.
