Yunus Wonda, Ketua Panitia PON Papua, mengaku anggaran membengkak karena pihaknya menginginkan acara itu “harus yang luar biasa”.
Mengapa harus memaksa menggelarnya secara luar biasa padahal anggaran negara terbatas, saya bertanya kepada Yunus.
“Karena dalam perjalanan bangsa lebih dari 50 tahun, pemerintah pusat memberikan kepercayaan besar untuk melaksanakan acara nasional di Papua,” jelas Yunus Wonda dalam wawancara khusus di rumahnya di Sentani, Jumat, 3 November 2023 lalu.
Lukas Enembe dan jajarannya di Papua berambisi acara PON itu digelar dengan menggunakan apa yang disebut Yunus Wonda sebagai “standar internasional”.
Salah-satunya mereka mendatangkan peralatan beberapa cabang olah raga dari luar negeri.
“Sehingga ke depan setelah PON selesai, peralatan itu bisa dimanfaatkan oleh atlet-atlet Papua,” ujarnya.
Alhasil anggaran pun membengkak. Belum lagi keputusan panitia untuk membebaskan semua kontingen PON dari biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal.
Dampak wabah Covid juga diklaim sebagai biang kerok pengeluaran naik draktis, ujar Yunus.
Persoalannya kemudian adalah dari mana anggaran tambahan itu harus diguyurkan. Di sinilah Lukas Enembe memiliki jawabannya: Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Supaya dana otsus itu cair, tentu saja, tidak gampang. Dana otsus Papua itu sumbernya dari APBN. Artinya itu adalah tanggung jawab Jakarta, Karena itulah, empat tahun sebelum hajatan olahraga itu digelar, Lukas Enembe secara resmi meminta Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan agar mengizinkan penggunaan Dana Otsus Papua untuk membiayai pembangunan infrastruktur terkait PON.
Mereka menganggap sejatinya dana otsus itu hanya untuk kepentingan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan bukan untuk acara olahraga.
“Gubernur harus minta izin kita,” kata Ketua MRP Timotius Murib akhir Oktober 2018.
Sejumlah bupati juga dilaporkan sempat meradang lantaran duit otsus untuk membiayai pendidikan dan kesehatan OAP di daerahnya ikut tergerus. Namun belakangan suara-suara seperti ini tak terdengar lagi.
Akhirnya, Lukas Enembe dan jajarannya pun melobi Jakarta agar tujuannya gol.
Yunus Wonda membenarkan adanya upaya lobi itu. Mereka berkonsultasi dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan sejumlah kementerian terkait.
Lobi atau konsultasi itu antara lain menyangkut syarat yang harus dipenuhi oleh Lukas Enembe dkk supaya duit otsus itu dapat dicairkan oleh Jakarta, Mereka harus memutar otak lantaran Dana Otsus Papua hanya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
Dicarilah jalan keluar yang sepertinya bakal meyakinkan pemerintah pusat bahwa pengajuan penggunaan Dana Otsus Papua itu tidak melanggar aturan, Situasi pelik ini dipahami sepenuhnya oleh Yunus Wonda dkk. Mereka mengetahui ada satu celah yang dapat digunakan agar dana itu dapat dicairkan. Dukungan Jakarta untuk mencairkan dana otsus Papua itu melegakan Lukas Enembe dkk. Namun itu tidak berarti duit dana otsus itu dapat digunakan untuk membangun arena (venue) PON, tegas Yunus berulang-ulang.
Di hadapan kami, Yunus menekankan bahwa kucuran dana otsus itu digunakan untuk membangun, misalnya, ”akses jalan antara venue dan venue, akses mobilisasi bagaimana [dapat] mengurangi kemacetan, sampai di sini sepertinya semuanya baik-baik saja.
