Konteks penolakan ini tak terlepas dari banyaknya laporan dan dokumentasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa kepemimpinan Soeharto. Berbagai bentuk pelanggaran seperti penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, serta tindakan kekerasan terhadap oposisi politik telah tercatat dengan jelas dalam sejarah. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang serius akan kelayakan Soeharto untuk mendapatkan status sebagai pahlawan nasional di tengah catatan kelam tersebut.
Dalam joint statement yang dikeluarkan, 30 lembaga internasional ini juga menekankan pentingnya dialog dalam masyarakat tentang sejarah bangsa. Mereka menyerukan agar langkah-langkah rekonsiliasi diambil untuk mengakui dan mengingat para korban yang kehilangan nyawa dan hak-hak mereka selama era Soeharto. Beberapa lembaga mengingatkan bahwa pengakuan akan sejarah yang kelam adalah langkah penting menuju perbaikan dan keadilan sosial.
Kegiatan pencarian kebenaran dan keadilan di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, tidak bisa dipisahkan dari penilaian terhadap tokoh sejarah seperti Soeharto. Selama ini, pro dan kontra mengenai warisan Soeharto masih menjadi bahan debat yang hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Lembaga internasional melihat penolakan ini sebagai kesempatan untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya akuntabilitas dalam sejarah.
