Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
Telan Dana Miliaran, Jalan di Kukar Rusak Berat Dihajar Bencana Alam

Telan Dana Miliaran, Jalan di Kukar Rusak Berat Dihajar Bencana Alam

30 November 2017 | Dibaca : 1331x | Penulis : Admin

Tampang.com – Jalan poros Kota Bangun menuju Tabang sejauh 178 kilometer merupakan karya politik Rita Widyasari, bupati Kutai Kartanegara nonaktif. Pada periode pertama Rita menjadi bupati, dialokasikan Rp 1,2 triliun untuk pembangunannya. Hasil dari belanja yang sangat besar itu, yang setara APBD Kutai Barat 2016, kini terancam tak berfungsi hanya karena hujan selama sepekan. 

Sejak cuaca yang kurang bersahabat ditambah air pasang Sungai Mahakam, sepanjang 100 meter jalan berubah menjadi “jalur bubur”. Sepotong jalan yang rusak parah itu di Desa Sebelimbingan, Kota Bangun. Jaraknya hanya 17 kilometer dari Jembatan Martadipura yang menjadi titik nol dari poros Kota Bangun-Tabang. Ketiadaan jalur alternatif membuat 161 kilometer jalan berikutnya, akses utama ke Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang, terancam lumpuh. 

Tidak bisa dibantah bahwa tekad Bupati Rita membuka isolasi tiga kecamatan yang dihuni 50 ribu jiwa merupakan gebrakan luar biasa. Ketua DPD Golkar Kaltim itu membangun 178 kilometer jalan yang sudah digunakan sejak dua tahun lalu. Hampir seluruh permukaan badan jalan adalah cor beton. Tak berlebihan jika menyebut Rita sebagai bupati yang membangun jalan terpanjang di Kaltim. Catatan Dinas Pekerjaan Umum Kukar pada 2015 menyebutkan, empat tahun periode pertama Rita sudah 1.032,51 kilometer jalan dibangun dan ditingkatkan. Panjangnya setara 10 kali bolak-balik Samarinda-Balikpapan. 

Pada periode pertama Rita yaitu rentang 2010–2015, angka APBD Kukar memang di atas Rp 5 triliun. Dengan kekuatan anggaran yang besar, sejumlah megaproyek dicanangkan dengan skema pembiayaan kontrak tahun jamak, multiyears contract. Dari salinan surat keputusan bupati dan DPRD Kukar, kabupaten diketahui menganggarkan 36 proyek tahun jamak. Jumlah itu sudah beberapa kali direvisi dalam empat tahun anggaran dengan total biaya Rp 5,9 triliun. 

Jalan poros Kota Bangun-Tabang adalah yang terbesar yaitu Rp 1,2 triliun. Dana pembangunan kemudian dibagi menjadi delapan kegiatan (lihat infografis). Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar Muhammad Yamin mengungkapkan, anggaran membangun jalan sangat besar. Hal itu didasari kondisi geografi serta karakteristik wilayah Kukar. Selain jauh di pedalaman, tanah rawa di tepi Sungai Mahakam memerlukan perlakuan khusus saat pembangunan. 

Dari delapan kegiatan pembangunan poros Kota Bangun-Tabang, paket pekerjaan yang sempat mencuri perhatian adalah segmen Desa Kelekat, Kembang Janggut, menuju Tabang. Jalur sepanjang 78 kilometer itu memakan anggaran Rp 236 miliar. 

Pemenang lelang adalah PT Citra Gading Asritama (CGA). Perusahaan itu diketahui memenangi berbagai proyek di Kukar dengan total anggaran mendekati Rp 1 triliun. PT CGA juga mengerjakan pendirian central business district di Tenggarong, yang juga dibiayai skema kontrak tahun jamak. 

Nama PT CGA sering disebut-sebut berhubungan dengan kasus yang menimpa Bupati Rita di Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur utama PT CGA Ichsan Suaidi, dua tahun lalu ditangkap KPK dan sekarang sudah berstatus terpidana. Namun, kasus yang menimpa Ichsan tidak ada berhubungan dengan Kukar. Dia tertangkap karena kasus suap pegawai Mahkamah Agung. 

Namun, gelagat KPK mengincar ketidakberesan proyek yang dikerjakan PT CGA di Kukar mulai terlihat pada Oktober lalu. Sembilan orang dari direksi dan karyawan PT CGA diperiksa di Malang, Jawa Timur, untuk mendalami kasus Bupati Rita. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan pemeriksaan tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan. Febri hanya menyampaikan, pemeriksaan orang-orang PT CGA berhubungan dengan gratifikasi yang disangkakan kepada Rita. 

Disinggung dugaan itu, Plt Kepala Dinas PU Kukar Muhammad Yamin memilih tak berkomentar. Namun, dalam kenyataannya, PT CGA telah menyelesaikan pembangunan 78 kilometer jalan Kelekat-Tabang. Dengan demikian, 178 kilometer poros Kota Bangun-Tabang telah selesai dicor beton kecuali segmen Desa Sebelimbingan, Kota Bangun, menuju Tuana Tuha, Kenohan. 

Panjang jalan yang belum dicor tinggal 32,8 kilometer. APBD Kukar yang terjun bebas mulai 2015 karena turunnya dana bagi hasil migas memacetkan kucuran anggaran. Untuk memuluskan poros tadi, diperlukan tambahan Rp 202 miliar yang sempat dianggarkan dalam program multiyears 2016–2021. Namun, lagi-lagi karena APBD Kukar yang tidak sehat, usulannya diciutkan menjadi Rp 50 miliar. 

Pekerjaan yang tersisa yakni 32,8 kilometer akhirnya memunculkan masalah. Beberapa titik jalan yang belum bercor beton berdiri di tepi Sungai Mahakam. Ketika hujan berhari-hari ditambah pasang sungai, permukaan jalan berubah seperti rawa-rawa. Mobil penumpang berukuran kecil masih bisa lewat walaupun dengan susah payah. Kendaraan besar berbeda nasib karena harus mengantre hingga tiga malam. 

Menurut Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, perbaikan jalur bubur harus memakai sistem pile slab atau tiang pancang. Akses jalan baru di atas rawa berarti memerlukan dana yang sangat besar. 

Yamin dari Dinas PU Kukar menambahkan, pengiriman material ikut menjadi kendala karena lokasi jalan rusak yang cukup jauh dari pusat kota. “Mungkin ini jalan terpanjang yang pernah dibuat sekaligus di atas rawa. Jadi tak perlu heran bila biaya pembangunan sangat besar,” terangnya  Rabu (29/11).

TAMBAH DANA PERBAIKAN

Rapat tertutup Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung kemarin. Kedua pihak membahas Rancangan APBD 2018. Perdebatan paling alot yakni perbaikan jalur bubur di Desa Sebelimbingan, Kota Bangun.  

Alokasi perbaikan jalur rusak diwarnai tarik-menarik kue APBD. Jika semula dana perbaikan jalan hanya Rp 4,8 miliar, anggaran disebut-sebut naik menjadi Rp 10 miliar. Sejumlah anggota legislatif beberapa kali keluar dari ruang rapat. Mereka bolak-balik ke ruang Ketua DPRD Kukar Salehudin. Momen itu disebut-sebut agenda lobi anggaran di internal Banggar.

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Salehudin, memberi bocoran penambahan anggaran untuk perbaikan jalan di Desa Sebelimbingan. Dari Rp 4,8 miliar yang disodorkan pemkab menjadi Rp 10 miliar. Salehudin mengatakan, penambahan anggaran berasal dari pemangkasan dana MTQ di Muara Wis pada 2018. “Kepentingan perbaikan jalan mendesak sekali. Jika tidak ditambah, akan banyak orang yang menderita lewat di sana,” terangnya. 

Sekkab Kukar Marli membenarkan pemkab mengusulkan Rp 4,8 miliar untuk perbaikan sejumlah titik di jalur bubur. Namun, angka itu masih bisa bergeser hingga Rp 7 miliar. Dana itu akan dialokasikan untuk pengerasan jalan di sejumlah titik yang rawan ambles. Di jalur bubur, menurut rencana, dipasang tanggul di sisi jalan yang dikelilingi rawa-rawa.

Ketua DPRD Kaltim M Syahrun HS angkat suara mengenai jalan “bubur” di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun. Pria yang lahir di Kota Bangun itu menegaskan, tak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Hanya, kini kebetulan Rancangan APBD (RAPBD) Kaltim 2018 telah selesai dibahas. 

Sementara itu, persoalan jalan rusak tersebut baru muncul baru-baru ini. Meski begitu, Alung, begitu disapa, akan berupaya menyampaikan dalam pembahasan finalisasi RAPBD Kaltim, Rabu (29/11) malam. Dia menyampaikan, informasi mengenai rusaknya jalan tersebut baru diketahui dari media cetak.

“Ini bukan masalah kantong suara saya (saat pemilihan legislatif). Melakukan langkah-langkah sesuai tugas pokok dan fungsi. Mana tanggung jawab provinsi, mana kabupaten,” terangnya ditemui selepas rapat paripurna tentang jawaban Pemprov Kaltim terhadap pandangan umum fraksi DPRD, kemarin.

Bila kondisinya darurat, mesti diperhatikan. Kata dia, bisa dengan mendorong Pemkab Kukar memperbaiki dengan menggunakan pos anggaran tak terduga di Dinas Pekerjaan Umum. Bila tak ada, bisa menyisihkan APBD Kaltim melalui bantuan keuangan. “Saya akan koordinasi dengan pemkab, berapa yang dibutuhkan. Kami coba malam ini disampaikan,” tuturnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, persoalan nanti dipilih kembali atau tidak saat pileg, merupakan hak rakyat. Masyarakat bebas menjatuhkan pilihan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Negara Pertama di Luar Angkasa akan Segera dibangun
29 Juli 2017, by Rachmiamy
Sepertinya Negara di luar angkasa sudah bukan khayalan lagi. Pasalnya, ilmuwan Rusia Dr. Igor Ashurbeyli, rencananya akan membangun Negara di luar angkasa ...
Skotlandia bisa menjadi tempat kelahiran dinosaurus
2 Juli 2017, by Rio Nur Arifin
Sebuah temuan yang mengguncang pohon silsilah dinosaurus yang menyatakan bahwa mereka mungkin berasal dari Inggris. Penilaian ulang, yang paling signifikan ...
Kesepian yang Meluas Membunuh Orang Dan Kita Perlu Memulai Mengambil Langkah Serius
13 Agustus 2017, by Slesta
Periset memperingatkan bahwa kesepian dan isolasi sosial menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang lebih besar daripada masalah obesitas yang banyak ...
Pembunuh Mahasiswi Kedokteran Gigi Akhirnya Ditembak Mati
11 Juli 2017, by Rachmiamy
Pembunuh Italia Chandra Kirana Putri (23) akhirnya ditembak mati oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pelaku atas nama Saiful ...
234 Penghargaan Selama Menjabat Gubernur, Ternyata Ini Jawaban Aher
20 Agustus 2017, by Zeal
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Provinsi Jawa Barat (Jabar), diperingati secara khidmat oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan seluruh komponen masyarakat ...
Berita Terpopuler
Polling
Permadi Arya dibayar APBN atau Bukan?
#Tagar
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview