Kasus korupsi kembali mengguncang dunia politik di Indonesia, kali ini menimpa Penjabat Bupati Bandung Barat Arsan Latief ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus korupsi Pasar Sidangkasih Cigasong, Kabupaten Majalengka. Dugaan korupsi itu diduga dilakukan Arsan saat menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Kabar tersebut tentu menjadi sorotan publik, terutama di wilayah Bandung Barat dan Majalengka. Kasus ini menciptakan kekhawatiran tentang integritas para pemimpin daerah dan menimbulkan pertanyaan tentang upaya pemberantasan korupsi di tataran pemerintahan daerah."Kejati Jabar tetapkan Inspektur Wilayah IV Itjen Kemendagri saat ini menjabat Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat Arsan Latief," ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya saat dihubungi, Rabu (5/6/2025).
Nur menerangkan, Arsan Latief diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam kegiatan bangun guna serah (build, operate and transfer/BOT) Pasar Sindangkasih Cigasong. Diduga kuat PJ menggunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan dana proyek pembangunan pasar tersebut. Hal ini membuat pihak berwajib menetapkannya sebagai tersangka korupsi, sehingga menimbulkan kecaman dan kekecewaan dari masyarakat.
Arsan dianggap berperan karena menginisiasi penyusunan Peraturan Bupati Majalengka tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Bangun Guna Serah. "AL memasukan ketentuan persyaratan diluar ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan maksud untuk mengarahkan agar PT. PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang dan akhirnya PT. PGA memenangkan lelang investasi Bangun Guna Serah Pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka," kata Nur. Dampak dari kasus korupsi PJ Bupati Bandung Barat ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah. Selain menimbulkan kegaduhan politik, kasus ini juga menimbulkan keraguan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengelola anggaran dan proyek-proyek pembangunan.
