Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
Kekerasan Dan Pelecehan Terhadap Wartawan adalah Kejahatan Kemanusiaan

Kekerasan Dan Pelecehan Terhadap Wartawan adalah Kejahatan Kemanusiaan

16 November 2017 | Dibaca : 873x | Penulis : Dwi Heri Yana

Pimpinan Umum Barisan Aktifis Independen (BAKIN) Elfin Afifudien angkat bicara terkait maraknya kekerasan terhadap wartawan. Ia mengatakan, sepertinya kekerasan dan pelecehan terhadap para pekerja pers akan terus berulang. Seperti beberapa bulan ke belakang dari mulai kasus pelecehan yang dialami oleh wartawan lokal online Way Kanan Lampung.

“Entah sampai kapan pelecehan dan kekerasan itu akan segera berakhir. Dalam bulan ini saja peristiwa kekerasan dan pelecehan  sedikitnya terjadi 5 kekerasan terhadap para wartawan.Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Papua dan Medan dan entah kapan lagi kejadian itu akan terus berulang, kita tidak tahu.”tutur Elfin di ruang kerjanya, Bandung (16/11).

“Profesi wartawan merupakan profesi yang sangat mulia dan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU No. 40/99 tentang Pers. Siapapun tidak boleh untuk melakukan pelecehan apalagi kekerasan terhadap wartawan. Pelecehan dan tindak kekerasan terhadap wartawan merupakan kejahatan kemanusiaan.”tegasnya.

“Salah satu penyebab terjadinya rentetan  peristiwa kekerasan, lanjutnya, pengekangan dan pelecehan yang terjadi di lapangan adalah tentang kebijakan sepihak Dewan Pers dalam memverifikasi Media Massa. Akibatnya, banyak instansi ataupun nara sumber yang menolak kehadiran wartawan dari Media yang belum terdaftar di  Dewan Pers. Dan hal ini menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi kemerdekaan pers.

“Berbagai kebijakan Dewan Pers yang tidak sejalan dengan  kemerdekaan pers telah membawa perubahan yang tidak kondusif. Akibatnya muncul paradigma pers yang terkatung-katung, pers yang  yang tidak diakui eksistensinya. Akibatnya akan timbul kekuatan yang akan menghambat fungsi pers sebagai kontrol sosial dan tidak berfungsinya Undang-undang Pers.

“Pada akhirnya, kejadian seprti itu akan selalu berulang. Diperlukan kehadiran negara untuk mengkaji kembali kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers, sebab selama ini kebijakan-kebijakan mengenai verifikasi media tidak melibatkan berbagai organisasi pers.”tutupnya.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Ekstrim, Pria Jerman Ini Memilih Berenang untuk Berangkat Kerja
29 Juli 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Macet memang menjadi salah satu kendala yang memusingkan bagi para pekerja baik saat berangkat ataupun pulang kerja. Untuk menghindari ...
Ikan Purba Ini Bisa Hidup di Dua Alam
31 Juli 2017, by Rachmiamy
Indonesia memang Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Seperti salah satu kekayaan alam yang ada di laut Kalimantan. Ikan Mudskipper atau yang disebut ...
Suami Indira yang Diduga Pelaku Pembunuhan Dibawa ke Bogor
5 September 2017, by Rindang Riyanti
Abdul Malik Aziz, suami Indria Kameswari, yang diduga membunuh istrinya sendiri akan dibawa ke Bogor dari Batam. Penangkapan Abdul Malik Aziz dilatarbelakangi ...
Djarot Menilai Isu Putra Daerah di Pilkada Sumut Sudah tak Berlaku
13 Februari 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Pertarungan sengit di Pilgub Sumatera Utara memang patut dilirik oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya ketiga paslon awal sebelum penetapan calon Gubernur dan ...
Ikhlas Menghadapi Teman Palsu
15 Februari 2018, by Zeal
Tampang.com - Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dirumah, disekolah, ditempat kerja, dimanapun keberadaanya, manusia tetap ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab