Tutup Iklan
hijab
  
login Register
Pasal 156a KUHP

Indonesia Harus Bersyukur Memiliki Pasal 156a KUHP

13 Mei 2017 | Dibaca : 3262x | Penulis : Tonton Taufik

Ahli hukum pidana C Djisman Samosir yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjelaskan asal-usul pasal 156 dan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua pasal itu menjerat Ahok akibat diduga telah menistakan Agama Islam dalam pidatonya yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51, di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Menurut Djisman, KUHP, yang merupakan aturan hukum dari masa kolonial Belanda, pada awalnya hanya mencantumkan pasal 156. Pasal 156a baru disisipkan pemerintah belakangan, melalui Penetapan Presiden (PNPS) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965.

Pasal 156 mengatur hukuman pidana penjara paling lama empat tahun untuk seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Sementara, pasal 156a mengatur pidana penjara paling lama lima tahun untuk seseorang yang secara spesifik mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Djisman mengatakan, pemerintah mengeluarkan PNPS karena KUHP sebelumnya tidak secara tegas mengatur hukum untuk tindakan penodaan agama.

Menurut pengurus MUI Pusat Anton T. Digdoyo, sidang Ahok tersebut merupakan terlama dalam sejarah Indonesia dibanding kasus yang sama sebelum-sebelumnya.

"Karena kasus-kasus serupa tidak sampai 1 bulan langsung vonis dan hukumannya sangat  berat. Bahkan (hukuman) maksimal sesuai tuntutan pasal 156 a KUHP," ujat Anton T. Digdoyo.

Dia menegaskan kasus penistaan agama memiliki derajat keresahan masyarakat sangat tinggi.

"Jika hukum tidak ditegakkan, bisa terjadi instabilitas nasional yang rumit, huru hara di mana-mana, yang merugikan bangsa dan negara secara luas," ungkapnya.

"Indonesia bersyukur punya UU Penodaan Agama juga KUHP. Kita harapkan hukum bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya," pungkas Anton T. Digdoyo.

 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Merasa Kenyang Membuat Anda Malah ingin Makan Lagi
5 Oktober 2017, by Rio Nur Arifin
Sebuah studi baru meneliti bahwa perasaan kenyang mungkin malah membuat kita ingin makan lebih banyak lagi. Diet sering bekerja hanya dalam jangka waktu ...
Menikmati Keindahan Teluk Palu Sambil Ngabuburit
22 Mei 2018, by Maman Soleman
Tak ada tempat favorit yang bisa mengalahkan anjungan Teluk Palu saat menanti berbuka puasa di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Banyak aktivitas dapat dilakukan di ...
Nikki Haley: Kunjungan A.S. di Israel Benar-Benar Hal yang Benar untuk Dilakukan '
11 Desember 2017, by Slesta
Duta Besar A.S. untuk PBB Nikki Haley membela rencana Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ketika ...
Polri Tegaskan Isu Razia Terhadap Spanduk Bertagar #GantiPresiden2019 Adalah Hoaks
24 April 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah isu tentang kabar ada anggota kepolisian yang melakukan razia terhadap spanduk bertagar ...
Sri Mulyani disebut Norak oleh Rizal Ramli, Ternyata Ini Alasannya
6 Februari 2018, by Zeal
Tampang.com - Beberapa waktu yang lalu, Sri Mulyani Indrawati memberikan sindiran kepada Ketua BEM Universitas Indonesia yang memberikan kartu kuning untuk ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview