Tutup Iklan
hijab
  
login Register
djarot saiful hidayat

Chazali Situmorang: Djarot, Pejabat Negara yang Tidak Beretika

19 Oktober 2017 | Dibaca : 8005x | Penulis : Tonton Taufik

ETIKA SEORANG PEJABAT NEGARA
By: Chazali H. Situmorang/Dosen AN FISIP UNAS; Pemerhati Kebijakan Publik

Sudah cukup lama saya menekuni pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil sekitar 34 tahun sampai pensiun 2 tahun yang lalu. Dari masa kerja 34 tahun tersebut, selama 27 tsahun sebagai pejabat struktural mulai eselon IV sampai eselon I.  

Sudah sering menghadiri serah terima jabatan para pejabat pemerintah, mulai dari Walikota, Bupati, Gubernur, sampai dengan Menteri. Saya belum menemukan proses pelantikan dan serah terima jabatan Bupati/Walikota, ataupun Gubernur bahkan Menteri tidak dihadiri oleh Pejabat yang telah diganti, karena alasan pergi berlibur, kecuali karena berhalangan tetap seperti sakit. 

Proses serah terima jabatan jangan dilihat dari sisi seremonialnya saja, tetapi sebagai suatu bentuk tanggungjawab konstitusional dan sikap moral pejabat publik yang melaksanakan amanah rakyat. Serah terima jabatan sebagai bentuk dan simbol bahwa penyelenggaraan pemerintah itu berkesinambungan. 

Tidak boleh ada kekosongan estafet kepemimpinan. Kebesaran dan kehebatan kepemimpinan seorang pemimpin itu, jangan dilihat pada saat dia sedang menikmati kekuasaan, tetapi lihatlah pada saat dia harus menyerahkan kekuasaan itu. 

Saya selama ini bersimpati pada Djarot  Syaiful Hidayat, karena sebagai Wagub dan Gubernur DKI terkesan sopan, bahasanya teratur, terukur, dan tidak gampang emosional, yang tentunya bertolak belakang dengan Ahok.  Pengalaman sebagai Bupati Blitar, menampakkan kematangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Tetapi tanda-tanda ketidakstabilan dan ketidaktenangan Djarot sudah mulai terlihat pada saat kita mendengar bahwa tim sinkronisasi Anis-Sandi, tidak diberikan ruang gerak yang cukup untuk menyusun RAPD 2018, dan mengunci beberapa program Gubernur baru (ada 23 program), sehingga kemungkinan tidak bisa segera direalisasi dengan segera sesuai janji-janji kampanye Anis-Sandi. 

Disatu sisi, masyarakat dikondisikan dan diajak untuk mengawasi dan mengawal janji-janji Anis-Sandi, disisi lain sumber APBD 2018 tidak maksimal mengakomodir janji tersebut. Ini pola kerja birokrasi yang tidak sehat.

Walaupun memang bisa dilakukan perubahan dalam APBD-P 2018, tetapi menghabiskan energy karena harus berdebat lagi dengan anggota DPRD DKI, yang kita tahu bersama akan terasa nuansa politisnya dan bisa menyita waktu lama. 

Mengendurnya apresiasi saya pada Djarot adalah keputusannya menyerahkan jabatan Gubernur kepada Sekda DKI Jakarta hanya sekitar 12 jam sebelum Anis-Sandi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Istana Negara. Berarti ada 2 lembaga yang Djarot abaikan, yaitu Lembaga Gubernur DKI dan Lembaga Kepresidenan. 

Di media kita membaca, bahwa Djarot bersama keluarga berlibur ke Labuan Bajo NTT pada Senin pagi 16 Oktober 2017, pada saat hari yang sama ( jam 16.00) Anis-Sandi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ada persoalan administrasi pemerintahan yang menjadi rumit nantinya, karena serah terima jabatan dari Plh Gubernur kepada Gubernur yang baru dilantik. Pengakuan Djarot di TV Metro, alasannya tidak hadir pelantikan tidak diundang. Mungkin pemahaman beliau tidak diundang sebagai pribadi, tetapi sebagai Gubernur pasti ada, dan karena sudah di-PLh-kan ke Sekda, ya jadinya Sekda hadir sebagai Plh Gubernur. 

Bagi masyarakat luas, mungkin bukan persoalan serius, tidak penting, dan tidak jadi soal. Tetapi secara moralitas, memberikan beban moral dan psikososial yang kurang baik bagi mereka yang memilih Ahok dan Djarot,  atau Djarot berpikiran langkah tersebut merupakan cara yang efektif untuk menjaga hubungan emosional dengan pendukungnya, dan akan menjadi kekuatan baru bersama Ahok yang akan keluar dari penjara 1,5 tahun mendatang. 

Tidak demikian halnya dengan penyelenggara pemerintahan. Langkah Djarot sebagai Gubernur (lama) tidak menghadiri pelantikan dan tidak melakukan serah terima langsung jabatan kepada Gubernur baru,  merupakan preseden buruk, dan contoh yang kurang baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik. Bukan tidak mungkin suatu saat, Kepala SKPD  Pemda DKI Jakarta yang dimutasi atau diberhentikan begitu saja meninggalkan unit kerjanya, dan melakukan proses serah terima oleh Plh SKPD yang ditunjuknya. Jangan lupa biasanya dalam serah terima itu ada juga diserahkan Memori Tugas pejabat lama yang diserahkan kepada pejabat baru. 

Inilah salah satu penyebab rusaknya suatu sistem.. Lebih rumit lagi yang merusak bukan level bawahan tetapi pemimpin itu sendiri. 

Bagi penyelenggara negara, ini persoalan prinsip, yaitu  membangun rasa tanggungjawab atas beban yang diamanahkan negara kepada penyelenggara negara. Tidak ada urusannya dengan persoalan politik tetapi terkait  penghormatan terhadap simbol lembaga pemerintahan. 

Menurut hemat saya, Presiden Jokowi (maaf bukan menggurui) perlu memperhatikan hal ini. Ada kekhawatiran hal yang sama terulang pada pelantikan Gubernur dan Bupati/Walikota  pada tahun 2018  diselenggarakannya Pilkada serentak, dan berakibat semakin menurunkan wibawa pemerintah dimata masyarakat.

 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Transfer Rp 18,9 T ke Singapura, Milik Siapa?
9 Oktober 2017, by Rindang Riyanti
Pada akhir tahun 2015, terjadi transfer dana sebesar Rp 18,9 triliun dari seorang nasabah Indonesia dari Guernsey (Inggris) ke Singapura. Hal ini sebelum ...
Cetak 2 Gol ke Gawang Cagliari, Mauro Icardi Dapat Pujian dari Pelatih Tim Lawan
26 November 2017, by Rachmiamy
Tuan rumah Cagliari gagal meraih poin ketika menjamu salah satu tim kuat Italia, Inter Milan. Bermain di Sardegna Arena, tuan rumah dikalahkan tim tamu dengan ...
Menjajaki Mutiara Biru di Maroko
31 Juli 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Bagi para pecinta warna biru, sepertinya akan betah berlama-lama di kota ini. Kota dengan nama Chefchaouen adalah salah satu kota yang berada di ...
Benarkah Gatot Nurmantyo tidak Berdampak pada Prabowo?
3 April 2018, by Gatot Swandito
Menurut pengamat politik dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, Gatot Nurmantyo tidak akan mampu mengerek elektabilitas Prabowo ...
Unik, Fashion Show Ini Menampilkan Busana dari Hasil Daur Ulang Sampah
22 Oktober 2017, by Slesta
Tampang.com – Sampah merupakan sesuatu yang kotor dan terkesan menjijikkan. Sampah pada akhirnya harus dibuang dan tidak digunakan lagi. Namun, berbeda ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab