Tutup Iklan
Tryout.id
  
login Register
djarot saiful hidayat

Chazali Situmorang: Djarot, Pejabat Negara yang Tidak Beretika

19 Oktober 2017 | Dibaca : 7748x | Penulis : Tonton Taufik

ETIKA SEORANG PEJABAT NEGARA
By: Chazali H. Situmorang/Dosen AN FISIP UNAS; Pemerhati Kebijakan Publik

Sudah cukup lama saya menekuni pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil sekitar 34 tahun sampai pensiun 2 tahun yang lalu. Dari masa kerja 34 tahun tersebut, selama 27 tsahun sebagai pejabat struktural mulai eselon IV sampai eselon I.  

Sudah sering menghadiri serah terima jabatan para pejabat pemerintah, mulai dari Walikota, Bupati, Gubernur, sampai dengan Menteri. Saya belum menemukan proses pelantikan dan serah terima jabatan Bupati/Walikota, ataupun Gubernur bahkan Menteri tidak dihadiri oleh Pejabat yang telah diganti, karena alasan pergi berlibur, kecuali karena berhalangan tetap seperti sakit. 

Proses serah terima jabatan jangan dilihat dari sisi seremonialnya saja, tetapi sebagai suatu bentuk tanggungjawab konstitusional dan sikap moral pejabat publik yang melaksanakan amanah rakyat. Serah terima jabatan sebagai bentuk dan simbol bahwa penyelenggaraan pemerintah itu berkesinambungan. 

Tidak boleh ada kekosongan estafet kepemimpinan. Kebesaran dan kehebatan kepemimpinan seorang pemimpin itu, jangan dilihat pada saat dia sedang menikmati kekuasaan, tetapi lihatlah pada saat dia harus menyerahkan kekuasaan itu. 

Saya selama ini bersimpati pada Djarot  Syaiful Hidayat, karena sebagai Wagub dan Gubernur DKI terkesan sopan, bahasanya teratur, terukur, dan tidak gampang emosional, yang tentunya bertolak belakang dengan Ahok.  Pengalaman sebagai Bupati Blitar, menampakkan kematangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Tetapi tanda-tanda ketidakstabilan dan ketidaktenangan Djarot sudah mulai terlihat pada saat kita mendengar bahwa tim sinkronisasi Anis-Sandi, tidak diberikan ruang gerak yang cukup untuk menyusun RAPD 2018, dan mengunci beberapa program Gubernur baru (ada 23 program), sehingga kemungkinan tidak bisa segera direalisasi dengan segera sesuai janji-janji kampanye Anis-Sandi. 

Disatu sisi, masyarakat dikondisikan dan diajak untuk mengawasi dan mengawal janji-janji Anis-Sandi, disisi lain sumber APBD 2018 tidak maksimal mengakomodir janji tersebut. Ini pola kerja birokrasi yang tidak sehat.

Walaupun memang bisa dilakukan perubahan dalam APBD-P 2018, tetapi menghabiskan energy karena harus berdebat lagi dengan anggota DPRD DKI, yang kita tahu bersama akan terasa nuansa politisnya dan bisa menyita waktu lama. 

Mengendurnya apresiasi saya pada Djarot adalah keputusannya menyerahkan jabatan Gubernur kepada Sekda DKI Jakarta hanya sekitar 12 jam sebelum Anis-Sandi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Istana Negara. Berarti ada 2 lembaga yang Djarot abaikan, yaitu Lembaga Gubernur DKI dan Lembaga Kepresidenan. 

Di media kita membaca, bahwa Djarot bersama keluarga berlibur ke Labuan Bajo NTT pada Senin pagi 16 Oktober 2017, pada saat hari yang sama ( jam 16.00) Anis-Sandi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ada persoalan administrasi pemerintahan yang menjadi rumit nantinya, karena serah terima jabatan dari Plh Gubernur kepada Gubernur yang baru dilantik. Pengakuan Djarot di TV Metro, alasannya tidak hadir pelantikan tidak diundang. Mungkin pemahaman beliau tidak diundang sebagai pribadi, tetapi sebagai Gubernur pasti ada, dan karena sudah di-PLh-kan ke Sekda, ya jadinya Sekda hadir sebagai Plh Gubernur. 

Bagi masyarakat luas, mungkin bukan persoalan serius, tidak penting, dan tidak jadi soal. Tetapi secara moralitas, memberikan beban moral dan psikososial yang kurang baik bagi mereka yang memilih Ahok dan Djarot,  atau Djarot berpikiran langkah tersebut merupakan cara yang efektif untuk menjaga hubungan emosional dengan pendukungnya, dan akan menjadi kekuatan baru bersama Ahok yang akan keluar dari penjara 1,5 tahun mendatang. 

Tidak demikian halnya dengan penyelenggara pemerintahan. Langkah Djarot sebagai Gubernur (lama) tidak menghadiri pelantikan dan tidak melakukan serah terima langsung jabatan kepada Gubernur baru,  merupakan preseden buruk, dan contoh yang kurang baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik. Bukan tidak mungkin suatu saat, Kepala SKPD  Pemda DKI Jakarta yang dimutasi atau diberhentikan begitu saja meninggalkan unit kerjanya, dan melakukan proses serah terima oleh Plh SKPD yang ditunjuknya. Jangan lupa biasanya dalam serah terima itu ada juga diserahkan Memori Tugas pejabat lama yang diserahkan kepada pejabat baru. 

Inilah salah satu penyebab rusaknya suatu sistem.. Lebih rumit lagi yang merusak bukan level bawahan tetapi pemimpin itu sendiri. 

Bagi penyelenggara negara, ini persoalan prinsip, yaitu  membangun rasa tanggungjawab atas beban yang diamanahkan negara kepada penyelenggara negara. Tidak ada urusannya dengan persoalan politik tetapi terkait  penghormatan terhadap simbol lembaga pemerintahan. 

Menurut hemat saya, Presiden Jokowi (maaf bukan menggurui) perlu memperhatikan hal ini. Ada kekhawatiran hal yang sama terulang pada pelantikan Gubernur dan Bupati/Walikota  pada tahun 2018  diselenggarakannya Pilkada serentak, dan berakibat semakin menurunkan wibawa pemerintah dimata masyarakat.

 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Bukti Kesuksesan Pemkab Gowa Di Ajang Perpamsi Award
7 Desember 2017, by Zeal
Tampang - Sukses meraih penghargaan di ajang Perpamsi Award yang diselenggarakan di Jakarta oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), ...
PT KAI
16 April 2017, by Zeal
Bertemu dengan keluarga dan sanak saudara saat lebaran sudah menjadi tradisi. Apalagi bagi mereka yang berada jauh dari keluarga dan selalu menggunakan moda ...
berpikir
15 Mei 2017, by Fikri Faturrahman
Berita HOAX menyebar dimana-mana. Orang-orang lebih asik dengan debat kusir tanpa data dan fakta yang nyata. Perpecahan demi perpecahan terjadi sebab hanya ...
Terbitkan Fatwa Tentang Media Sosial, MUI Mengharamkan 5 Hal
5 Juni 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Ketua umum MUI ...
Jokowi
31 Juli 2017, by Gatot Swandito
Kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ( IPR ), Ujang Komarudin, dalam Pilpres 2019 pemerintah Jokowi akan digempur tiga kekuatan besar. Baca saja ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
JasaReview