Kelompok Brain Cipher yang mengklaim sebagai pelaku serangan tersebut awalnya menuntut tebusan senilai Rp 131 miliar sebagai imbalan atas 'kunci' untuk mengakses data yang terenkripsi. Namun, kelompok ini kemudian memberikan kunci tersebut secara gratis, menyatakan serangan ini sebagai peringatan terhadap kerentanan keamanan di pusat data nasional yang memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar.
Tindakan kelompok tersebut memberikan penekanan bahwa keamanan siber harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan data di tingkat nasional. Khususnya, dalam pengelolaan pusat data nasional yang memiliki data penting bagi layanan publik dan pemerintahan.
Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem keamanan data nasional agar dapat mengantisipasi serangan siber di masa depan. Langkah proaktif dan pembaruan teknologi keamanan menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan layanan publik yang aman dan stabil, terutama di era di mana pemanfaatan teknologi informasi semakin meluas.
Dengan pengamanan yang ditingkatkan, diharapkan pusat data nasional dapat lebih tangguh dalam menghadapi ancaman serangan siber. Seiring dengan itu, upaya peningkatan kesadaran terhadap keamanan informasi dan tata kelola data menjadi krusial bagi stakeholder di sektor publik maupun swasta. Kesadaran ini dapat diwujudkan melalui pelatihan, kebijakan yang mendukung, dan sinergi antar lembaga untuk menciptakan ekosistem keamanan informasi yang solid.
