Kebijakan ini sejatinya sudah diberlakukan sejak masa kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Di bawah pemerintahan Obama, transisi kepemilikan akun media sosial Gedung Putih dirancang untuk memastikan kesinambungan komunikasi dengan publik. Dalam sebuah blog resmi Gedung Putih yang diterbitkan sebelum Pemilu 2016, kebijakan ini dijelaskan secara rinci.
Menurut blog tersebut, pemerintahan baru akan mengambil alih nama akun, URL, dan pengikut akun resmi seperti @WhiteHouse di Instagram dan Facebook. Namun, seluruh konten dari administrasi sebelumnya akan dipindahkan ke arsip terpisah. Sebagai contoh, arsip konten Gedung Putih era Obama dapat diakses di Instagram.com/ObamaWhiteHouse dan Facebook.com/ObamaWhiteHouse. Sementara itu, unggahan dari pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris dipindahkan ke akun arsip seperti @potus46archive, @vp46archive, dan @fotus46archive.
Kontroversi dan Hubungan Zuckerberg-Trump
Namun, kemarahan pengguna terhadap akun-akun resmi pemerintahan ini tampaknya bukan hanya disebabkan oleh transisi kebijakan akun media sosial. Banyak yang menduga bahwa hal ini berkaitan dengan kedekatan antara CEO Meta, Mark Zuckerberg, dan Donald Trump.
Diketahui, Zuckerberg menyumbang dana sebesar US$ 1 juta untuk pelantikan Trump dan bahkan menghadiri acara tersebut secara langsung. Selain itu, beberapa kebijakan Meta, seperti pengangkatan Joel Kaplan—mantan petinggi partai pendukung Trump—sebagai kepala kebijakan publik, memunculkan spekulasi tentang keberpihakan Meta terhadap mantan Presiden tersebut.
