Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO aplikasi pesan populer Telegram, kembali menjadi sorotan internasional. Kali ini, ia dilarang oleh otoritas Prancis untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, yang menurutnya bertujuan untuk melakukan negosiasi pendanaan dengan para investor.
Menurut laporan dari Politico yang dirilis Rabu, 21 Mei 2025, keputusan pelarangan ini diambil oleh Kejaksaan Paris pada 12 Mei 2025. Alasan di balik larangan tersebut adalah bahwa perjalanan Durov ke luar negeri dinilai tidak memiliki urgensi yang cukup untuk diberikan izin. Dengan kata lain, otoritas Prancis menganggap perjalanannya tidak penting, meskipun berkaitan dengan urusan investasi internasional.
Kasus Hukum yang Membelit CEO Telegram
Masalah hukum yang dihadapi Pavel Durov bukanlah hal baru. Ia pertama kali ditangkap oleh otoritas Prancis pada Agustus 2024 saat tiba di salah satu bandara di negara tersebut. Sejak saat itu, ia menjadi subjek pengawasan hukum yang ketat.
Durov tengah menghadapi enam dakwaan serius yang berkaitan dengan aktivitas ilegal yang dituduhkan terjadi melalui aplikasi Telegram. Tuduhan-tuduhan tersebut mencakup pencucian uang, keterlibatan dalam prostitusi, hingga keterkaitan dengan aktivitas terorisme. Aplikasi Telegram, yang dikenal dengan sistem enkripsinya yang kuat dan kebebasan dalam berkomunikasi, memang kerap dikritik karena sering digunakan untuk aktivitas ilegal yang sulit dilacak.
Setelah penangkapannya, Durov tidak ditahan dalam jangka waktu panjang. Ia dibebaskan dengan status bersyarat setelah membayar uang jaminan sebesar 5 juta euro. Namun sebagai bagian dari perjanjian hukum, ia tidak diizinkan meninggalkan wilayah Prancis tanpa izin resmi dari pihak berwenang.
Perjalanan Terbatas dan Status Kewarganegaraan Ganda
Durov yang lahir di Rusia diketahui memiliki kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab (UEA). Ia memang dikenal sering berpindah-pindah negara, khususnya dalam mengembangkan dan mempromosikan Telegram di berbagai kawasan dunia.
