Mufti Anam juga menegaskan bahwa aksi Isa Zega ini dianggap sebagai bagian dari penistaan agama yang diatur dalam KUHP Nomor 156 A, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Menurutnya, Isa Zega harus diproses sesuai hukum yang berlaku karena telah melecehkan agama dan negara Indonesia.
Kritikan Nikita Mirzani dan Mufti Anam terhadap tindakan Isa Zega saat melakukan ibadah umrah menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan tentang penggunaan pakaian ihram dan cadar oleh transgender saat menjalani ibadah umrah.
Pihak yang mendukung Isa Zega menyatakan bahwa setelah mengalami proses perubahan jenis kelamin, Isa memiliki hak untuk menjalani ibadah dengan menggunakan pakaian dan tata cara perempuan. Mereka juga menekankan bahwa agama harus memberikan ruang untuk semua orang tanpa diskriminasi.
Di sisi lain, pihak yang mendukung kritikan Nikita Mirzani dan Mufti Anam berpendapat bahwa tata cara ibadah dalam agama harus dijalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penampilan dan peran gender.
Perbedaan pendapat ini membuka diskusi luas tentang bagaimana seharusnya transgender menjalani ibadah umrah, apakah harus mengikuti tata cara dan pakaian sesuai dengan jenis kelamin yang tertera dalam identitas resmi mereka, ataukah diizinkan untuk mengikuti tata cara dan pakaian sesuai dengan identitas gender yang mereka anut.
Diskusi ini mengundang pandangan dari berbagai pihak, seperti tokoh agama, pakar hukum, serta aktivis hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga terkait juga diminta untuk memberikan pandangan resmi terkait hal ini, sehingga dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang praktek ibadah umrah bagi transgender.
