Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menyita perhatian publik dengan pernyataannya yang mendorong Israel untuk menghentikan proses hukum terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kasus korupsi yang dihadapi Netanyahu telah berlangsung sejak 2020, di mana ia menghadapi tiga kasus pidana yang serius. Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump mengklaim bahwa kasus tersebut merupakan “witch hunt”, sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tuduhan yang dianggap tidak adil atau bermotif politik.
Trump, yang selama menjabat sebagai presiden, dikenal sebagai sekutu kuat Netanyahu, menggambarkan pemimpin Israel itu sebagai “Pahlawan Besar”. Ia melontarkan seruan agar Netanyahu diberikan grasi dari proses hukum yang dihadapinya saat ini. Pernyataan Trump ini mencerminkan dukungannya yang terus-menerus kepada Netanyahu, serta pandangannya bahwa kasus hukum tersebut tidak semestinya dilanjutkan. Menariknya, di tengah situasi ini, Presiden Israel, Isaac Herzog, yang memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, menyatakan bahwa belum ada pembahasan atau permintaan resmi terkait pemberian grasi bagi Netanyahu.
Kasus pidana yang dihadapi Netanyahu meliputi tuduhan suap, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan banyak pengamat, proses hukum ini tidak hanya berpotensi mempengaruhi karir politik Netanyahu, tetapi juga stabilitas politik di Israel. Meskipun Netanyahu membantah semua tuduhan yang dikenakan pada dirinya, tekanan hukum yang dihadapinya tetap menjadi sorotan dalam dinamika politik Israel.
