Lalu Anis-Sandi harus menolak ide reklamasi. Datangkan itu ahli-ahli ITB dan lain-lain untuk membuktikan dg Teknik Hydrodynamic Simulation, bahwa 17 Pulau-pulau Reklamasi di Pantai Utara Jakarta itu akan nengakibatkan kerusakan... bertentangan dg ide reklamasi yg benar! Sekaligus menutup mulut para Mafia Pengembang dan Menteri Maritim Luhut Binsar Panjaitan yg samasekali tidak punya ilmu kemaritiman itu!
Last but not least adalah mengatasi arogansi Polda Metro Jaya dan berbagai pelanggaran Hukum dan HAM, yg justru dilakukan oleh Penegak Hukum itu terhadap masyarakat DKI Jakarta khususnya. Sebagian Undang-Undang Polri memang milik mereka, tapi banyak undang-undang lain tentang penegakan hukum dan HAM adalah milik rakyat Indonesia. Jadi, jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan oleh Polda dg dalih apa pun. Pemda DKI Jakarta bisa membentuk Komisi Daerah Penegakan Hukum dan HAM.
Paling-paling akhir, Pemda DKI Jakarta harus mampu mencegah kesewenang-wenangan Jokowi bersama Cina-cina Mafia Indonesia dan RRC dalam menjalankan Proyek-proyek Serah Kunci (turn key projects) dan Infrastruktur yg melintasi wilayah DKI Jakarta. Jangan sampai ada Cina Asing masuk DKI Jakarta...
@SBP
