Kebijakan Presiden Prabowo ini mendapatkan tanggapan positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa langkah ini merupakan contoh nyata dari efisiensi dalam pemerintahan. “Langkah ini sangat diperlukan, mengingat pentingnya transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara,” ujar seorang pengamat politik.
Di media sosial, tagar #EfisiensiAnggaran dan #PrabowoBeraksi pun sempat menjadi trending. Warganet memuji kebijakan ini sebagai langkah konkret untuk mengurangi pemborosan. Namun, ada juga beberapa pihak yang mempertanyakan bagaimana penghematan tersebut akan berdampak pada efektivitas kerja instansi pemerintah, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas di lapangan.
Dalam sidang tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya pemerintah untuk terus mendengar dan merespons kebutuhan rakyat. Ia meminta seluruh menteri untuk fokus pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian bantuan sosial, peningkatan layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja.
“Kita ini digaji rakyat, jadi kewajiban kita adalah bekerja untuk rakyat. Semua anggaran harus diarahkan untuk kepentingan mereka,” kata Prabowo dengan nada tegas.
Kebijakan larangan seremoni dan pengurangan anggaran perjalanan dinas ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen untuk membawa perubahan dalam tata kelola anggaran negara. Dengan efisiensi ini, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan merata, serta memberikan dampak yang nyata bagi seluruh masyarakat.
