Kepentingan negara dalam politik ekspor-impor biasanya berhubungan dengan aspek kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pemerintah berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan perekonomian dengan melindungi industri dalam negeri, mengatur tarif bea masuk, serta mengoptimalkan nilai tukar mata uang. Dalam konteks ini, jika ekspor meningkat, pendapatan negara pun akan bertambah, sehingga pemerintah dapat membiayai program-program sosial dan pembangunan infrastruktur.
Namun, kepentingan pengusaha juga tidak bisa diabaikan. Para pengusaha sering kali menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekspor-impor, oleh karena itu, kepentingan mereka sangat vital. Mereka membutuhkan regulasi perdagangan yang mendukung agar mampu berinovasi dan memasarkan produk mereka secara efektif. Jika regulasi terlalu ketat, bukan tidak mungkin pengusaha akan memilih untuk tidak melakukan ekspor atau impor, yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian negara.
Satu contoh nyata adalah mengenai tarif bea masuk. Ketika pemerintah menetapkan bea yang tinggi untuk barang impor, ini mungkin bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat memicu inefisiensi dan kelangkaan barang bagi konsumen. Pengusaha lokal mungkin senang dengan proteksi tersebut, tetapi konsumen akan merasakan dampak yang berlawanan dengan meningkatnya harga dan terbatasnya pilihan produk.
