Siapa pun yang memberikan rekaman suara Gatot pada media pastinya tahu benar jika informasi yang terdapat di dalamnya dapat menimbulkan guncangan besar.
Sebaliknya, jika informasi tersebut disampaikan langsung kepada Jokowi seuai dengan prosedur yang berlaku, belum tentu menimbulkan dampak yang sama. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika informasi intelijen mengenai rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh intitusi non-militer tersebut akan ditutup-tutupi, apalagi ditindaklanjuti.
Menariknya lagi, Gatot lebih dulu menyampaikan informasi penting ini kepada purnawirawan TNI, baru kemudian kepada Presiden. Kenapa tidak sebaliknya, Presiden dulu baru kemudian purnawirawan.
Toh, penyampaian informasi tersebut kepada purnawirawan, apalah lebih dulu atau belakangan, tetap saja dianggap sebagai sebuah pelanggaran.
