Siapa pun yang memberikan rekaman suara Gatot pada media pastinya tahu benar jika informasi yang terdapat di dalamnya dapat menimbulkan guncangan besar.
Sebaliknya, jika informasi tersebut disampaikan langsung kepada Jokowi seuai dengan prosedur yang berlaku, belum tentu menimbulkan dampak yang sama. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika informasi intelijen mengenai rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh intitusi non-militer tersebut akan ditutup-tutupi, apalagi ditindaklanjuti.
Menariknya lagi, Gatot lebih dulu menyampaikan informasi penting ini kepada purnawirawan TNI, baru kemudian kepada Presiden. Kenapa tidak sebaliknya, Presiden dulu baru kemudian purnawirawan.
Toh, penyampaian informasi tersebut kepada purnawirawan, apalah lebih dulu atau belakangan, tetap saja dianggap sebagai sebuah pelanggaran.
Pertanyaannya, apakah Gatot melakukannya dengan sengaja atau tidak?
Saat menyampaikan informasinya, Gatot berulang kali menegaskan keakuratannya. Dari transkrip yang diberitakan Tribunnews.com, sedikitnya 4 kali Gatot menegaskannya.
"Tapi datanya pasti kami akurat, ada kelomopok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, Ada itu."
"Dan rata-rata intelijen kami akurat, kami masuk pada seluruh intinya, tapi hanya untuk kami saja."
"Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan di sini".
Meski berulang kali menegaskan bahwa informasi tersebut berstempel A1 dan disampaikan pada forum tertutup, Gatot tidak mengatakan institusi non-militer yang dimaksudnya.
Artinya, informasi penting tentang intitusi non-militer tersebut hanya akan diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Jokowi selaku Presiden RI.
Siapa yang mengkreasikan "permainan" cerdas ini? Jawabannya, bisa siapa saja, termasuk Gatot Nurmantyo sendiri.
Permainan cerdas ini menjadi lebih menarik lagi ketika pemberitaan media tentang jenis senjata yang dipesan BIN kepada PT Pindad berbeda-beda.
Dalam Press Release tentang Isu Politik Terkini sebagaimana yang disebut dalam situs polkam.go.id,senjata yang dipesan BIN kepada PT Pindad adalah senjata laras pendek.
Informasi serupa pun disampaikan oleh BIN.
"Sudah masuk (RKAKN/L APBN P). (Jenisnya) Pistol," ujar Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto kepada CNNIndonesia.com.
Tetapi, pemberitaan media soal jenis senjata yang dipesan BIN simpang siur.
Laras panjang non militer. Peruntukannya lebih kebutuhan BIN beda tentara. Kalau TNI mungkin untuk berperang kalau BIN disesuaikan kebutuhannya," kata Bayu (Bayu A. Fiantori Sekretaris Perusahaan PT Pindad seperti dikutip Merdeka.com.
Sementara, meski pada judulnya ditulis "Senjata Laras Panjang", tetapi pada badan beritanya Kompas menulis, "Bayu enggan menyebutkan jenis senjata yang dipesan oleh BIN dan Polri. Ia hanya menegaskan bahwa jenis senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI."(KOMPAS.COM)
Sedangkan Tempo.co menulis, "Ada laras panjang, dan ada laras pendek," kata dia(Bayu).
