Gugatan PDI-P ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga peradilan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur proses politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan mengajukan gugatan ke PTUN, PDI-P menggunakan sarana hukum yang ada untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas proses pemilihan umum.
Peran PTUN sebagai lembaga penegak hukum menjadi sangat vital dalam menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara, terutama dalam proses politik yang begitu menentukan bagi masa depan bangsa. Pengadilan harus mampu menjamin transparansi, keadilan, dan menegakkan aturan hukum dengan sebaik-baiknya, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan lain yang mungkin merugikan proses demokrasi.
Dengan menegaskan bahwa gugatan PDI-P layak untuk disidangkan, PTUN memberikan sinyal bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, dan setiap pihak memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya di ranah hukum. Hal ini mencerminkan kematangan dan keberpihakan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa politik dengan obyektif dan berdasarkan hukum yang berlaku.
PTUN sebagai forum penyelesaian sengketa administrasi negara harus mampu menunjukkan kompetensinya dalam menangani kasus-kasus yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Keberhasilan PTUN dalam menangani perkara ini akan menjadi contoh bagi lembaga peradilan lainnya, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan.
