Dalam tataran transparansi dan akuntabilitas, kehadiran para menteri dalam persidangan MK akan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi keberlangsungan proses hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Di sisi lain, ketidakhadiran mereka dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas proses hukum yang sedang berlangsung, baik dalam skala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam konteks menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, penting bagi para menteri untuk mempertimbangkan kembali kehadiran mereka dalam persidangan MK sebagai wujud komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan profesional.
Dalam persidangan yang akan datang, diharapkan para menteri yang dipanggil untuk hadir, agar dapat memberikan kesaksian dan klarifikasi yang diperlukan demi kelancaran proses penyelesaian sengketa Pilpres. Kehadiran mereka bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keadilan, transparansi, dan integritas proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kehadiran para menteri dalam persidangan MK tidak hanya akan mendukung kelancaran proses persidangan, tetapi juga akan menjadi contoh nyata dari komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di mata hukum.
