Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin (1/4) mendatang, di mana dalam sidang tersebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Satu.
Selain itu, Yance Arizona juga menekankan bahwa ketidakhadiran menteri dalam persidangan MK dapat memengaruhi opini publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dan menteri terkait untuk mempertimbangkan kehadiran mereka dalam persidangan MK. Dalam konteks hukum, ketidakhadiran para menteri dapat dilihat sebagai sikap yang kurang menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap proses hukum tersebut.
Meskipun dalam Undang-Undang MK tidak secara spesifik mengatur konsekuensi hukum bagi para menteri yang tidak hadir dalam persidangan, namun dalam konteks penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, kehadiran para menteri dalam persidangan MK dapat dianggap sebagai bagian dari proses hukum yang adil dan tuntas. Oleh karena itu, ketidakhadiran para menteri dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap keseimbangan proses persidangan dan dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh MK.
Sebagai lembaga hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, kehadiran para menteri dalam persidangan MK merupakan hal yang sangat penting. Memberikan kesempatan bagi para menteri untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon merupakan bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, kehadiran mereka dalam persidangan MK tidak hanya penting bagi proses hukum itu sendiri, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa Pilpres.
