Namun, meskipun kedengarannya ideal, demokrasi bukan tanpa cacat. Dalam praktiknya, terdapat banyak contoh di mana demokrasi telah tergelincir menjadi oligarki, di mana segelintir orang yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik mendominasi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pelaksanaan konstitusi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan.
Menariknya, di beberapa negara, kita bisa melihat campuran antara teokrasi dan demokrasi. Contoh nyata dapat ditemukan di Iran, di mana pemimpin spiritual memiliki banyak kekuasaan, namun rakyat juga memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka. Ini menciptakan sebuah paradoks di mana prinsip teokrasi dan demokrasi berinteraksi secara kompleks. Benar bahwa pemilih di negara ini melakukan pemilihan, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada otoritas religius.
Ketika berbicara tentang konstitusi dalam teokrasi modern, tantangan utama adalah bagaimana menciptakan sebuah kerangka hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai religius sekaligus menjamin kebebasan individu. Dalam banyak kasus, konstitusi negara teokratis sering kali mencantumkan prinsip-prinsip religius sebagai landasan hukum. Ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar ruang untuk diversitas pemikiran dan interpretasi dalam sistem yang sangat dipengaruhi oleh satu pandangan agama.
Dalam kondisi ini, dialektika antara Negara Tuhan dan Negara Rakyat menjadi semakin nyata. Seolah-olah ada dua kekuatan yang saling bertentangan—satu yang menginginkan ketertiban berdasarkan dogma religius dan yang lain yang merindukan kebebasan serta partisipasi aktif dalam keputusan politik. Dengan pengaruh globalisasi, ada tantangan lebih dalam bagaimana negara-negara dengan latar belakang teokrasi berusaha beradaptasi dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin dinamis dan pluralis.
