Perbedaan pendapat antara kedua hakim MK ini menggambarkan kompleksitas isu hukum dan politik yang dihadapi oleh MK dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemilu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tidak ada kesepakatan mutlak dalam menafsirkan aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan proses demokratis.
Di samping itu, keputusan MK ini juga mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang di Indonesia. Implikasi dari penghapusan presidential threshold ini dapat memengaruhi dalam perubahan lanskap politik, baik dalam penentuan calon presiden maupun dalam kekuatan partai politik.
Sebagai sebuah lembaga peradilan, MK harus tetap berada di jalur netral dan objektif dalam memberikan putusan. Namun, perbedaan pendapat di antara para hakimnya menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak selalu mudah, terutama ketika menyangkut kebijakan yang sangat sensitif dan berdampak luas seperti aturan pemilu.
Dengan penghapusannya, presidential threshold tidak lagi berlaku dalam Pemilu 2024 mendatang, dan hal ini membuka ruang bagi banyak potensi calon presiden untuk bersaing secara lebih terbuka. Namun, dampak dari keputusan ini masih perlu dievaluasi secara cermat untuk memperkirakan bagaimana aturan baru ini akan memengaruhi dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.
