“Kalau memang dari hasil kajian itu memenuhi syarat, baru kita bawa ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. DPR yang akan menentukan melalui proses legislasi apakah disetujui atau tidak," jelas Tito.
Dalam konteks ini, Tito juga menekankan bahwa pemberian status daerah istimewa biasanya terkait dengan faktor-faktor historis, budaya, atau kontribusi tertentu terhadap negara yang diakui secara nasional. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki status istimewa berdasarkan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan perannya dalam konsolidasi negara.
"Jadi, kita harus melihat dulu apakah Solo memiliki faktor historis, budaya, atau kontribusi yang sedemikian rupa, sehingga layak mendapatkan status istimewa," tambahnya.
Usulan Solo menjadi daerah istimewa belakangan ini memang mencuat, terutama di tengah momentum politik nasional. Namun, Tito mengingatkan bahwa penentuan status tersebut harus didasari oleh pertimbangan objektif, bukan semata-mata faktor politik atau popularitas.
