“Jakarta yang seharusnya mengalirkan inspirasi bagi daerah lain bagaimana praktik sebuah pilkada yang jujur, adil, dan demokratis malah memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia praktik yang sebaliknya. Praktik-praktik kampanye yang mengarah ke politik uang dipertontonkan dengan sebegitu vulgarnya dan tanpa malu. Dan yang membuat kita miris, belum ada tindakan berarti yang diambil oleh pihak yang berwenang,” ujar Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Saat ini, menurut Fahira, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan wajah Pilkada DKI Jakarta, tinggal berada di tangan warga terutama mereka yang mempunyai hak pilih. Bermartabat tidaknya Pilkada DKI Jakarta akan sangat ditentukan bagaimana pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang jatuh pada 19 April nanti prosesnya benar-benar berlangsung jujur, adil, dan demokratis, tanpa intimidasi, pemaksaan kehendak, apalagi aksi premanisme seperti yang sempat terjadi pada pemungutan suara putaran pertama.
“Hanya warga yang bisa memastikan Pilkada ini benar-benar jujur dan adil. Cuma warga yang bisa memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak sajalah yang bisa memilih. Cuma warga yang bisa memastikan semua perangkat penyelenggara dan pengawas Pilkada berlaku adil. Mari kita tunjukkan, bahwa harga diri kita tidak bisa dibeli dengan sekantong sembako,” tegas Fahira.
