Dalam beberapa tahun terakhir, meski ada tanda-tanda ketidakpuasan masyarakat yang terus meningkat, junta militer tetap menunjukkan ketahanan dalam mempertahankan kekuasaannya. Demonstrasi-demonstrasi kecil muncul di berbagai penjuru negara, tetapi sering kali direspons dengan tindakan keras oleh pihak berwenang. Isu-isu seperti kebebasan berekspresi, penghapusan hukum lese-majeste, dan keadilan sosial tetap menjadi tuntutan utama yang sulit diwujudkan di tengah kendali militer.
Perjalanan politik Thailand setelah kudeta 2014 melambangkan dilema yang kompleks antara aspirasi rakyat untuk demokrasi dan dominasi militer yang menolak untuk mundur. Situasi ini menyisakan banyak pertanyaan mengenai masa depan politik Thailand. Tanpa adanya reformasi yang signifikan dan pengakuan nyata terhadap hak-hak sipil, demokrasi di Thailand tampaknya akan tetap terhenti di jalurnya, terkurung dalam siklus perilaku politik yang dikuasai oleh junta militer.
