Dengan mengungkap modus serupa di dapil lain, KPK menunjukkan bahwa kasus Harun Masiku bukanlah kejadian tunggal. Hal ini memunculkan kekhawatiran atas jumlah kasus yang kemungkinan besar terjadi di Indonesia terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR. Diperlukan langkah-langkah preventif dan pencegahan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa sistem politik Indonesia terbebas dari praktek korupsi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
Keterlibatan KPK dalam mengembangkan kasus ini juga memberikan sinyal bahwa lembaga anti-korupsi tersebut memiliki keseriusan dalam menindak tindak korupsi, tidak terkecuali di dalam ranah politik. Hal ini juga menjadi momentum untuk menegaskan bahwa tegaknya hukum dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik apapun.
Praktek korupsi di dalam mekanisme politik harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Adanya kasus seperti yang melibatkan Harun Masiku menjadi pembelajaran bahwa tindakan korupsi dapat terjadi di berbagai wilayah dan dapat merusak proses demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.
Membongkar modus serupa di dapil lain merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hanya dianggap sebagai kejadian individual, melainkan menjadi bagian dari pola perilaku yang lebih luas. KPK perlu bekerja secara intensif dan kolaboratif dengan seluruh instansi terkait untuk mengungkap dan memberantas praktek korupsi yang terjadi di dalam ranah politik.
